Nah Loh! Asisten III Setda TTS, Frans Maxi Oematan Bingung Dengan Angka Kemiskinan di TTS

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Dion Mite

POS-KUPANG.COM, SOE – Asisten III Setda TTS, Frans Maxi Oematan mengaku bingung dengan jumlah angka kemiskinan di TTS.

Pasalnya, setelah diluncurkan berbagai program pemberdayaan masyarakat kurang mampu, mulai dari Bansos Rastra hingga PKH, angka kemiskinan di Kabupaten TTS tidak mengalami penurunan.

Oleh sebab itu, kedepan dirinya berharap semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, LSM, lembaga keuangan dan pendamping PKH bisa bersinergi guna memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat kurang mampu sehingga angka kemiskinan bisa diturunkan.

"Tiap tahun pemerintah kasih naik anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat tidak mampu, tetapi angka kemiskinan tetap sama saja, bahkan bisa naik. Ini apa yang salah? Padahal pemerintah sudah bantu mulai dari Bansos Rastra, KIS, PKH sampai dana desa, tetapi angka kemiskinan tidak tahu turun juga. Bantuan seperti Bansos Rastra dan PKH hanya bersifat stimulan saja untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Jadi masyarakat harus memanfaatkannya dengan baik," ungkapnya ketika memberikan sambutan dalam acara rapat koordinasi pendamping PKH tingkat kabupaten TTS di aula kantor Kecamatan Siso, Kamis (22/3/2018) pagi.

Baca: Wow! Kemenhub RI Ngajak Siswa SMKN 1 Kupang Bersekolah di Sekolah TInggi Perhubungan

Baca: Nekat, Pria Ini Bunuh Pacarnya, Memandikan Jenazah, Memasukan ke Karung dan Buang di Bukit Cinta

Baca: 70 Ribu Warga TTS Terancam tak Bisa Gunakan Hak Pilih

Untuk diketahui, persentase angka kemiskinan di TTS berada di angka 26 persen. Dari angka tersebut, 47.727 KK menjadi penerima manfaat program PKH di tahun 2018. Jumlah penerima manfaat tahun ini naik dari tahun 2017 yang hanya berjumlah 29. 805 KK. Perbulan, masing-masing penerima manfaat PKH memperoleh bantuan tunai dari pemerintah senilai Rp.500.000.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten TTS, Nikson Nomleni mengatakan, dalam waktu dekat timnya akan melakukan validasi data penerima batuan program PKH. Hal ini untuk mencegah penyaluran PKH yang tidak tepat sasaran dan juga mencegah terjadinya pendoblen.

Dirinya menghimbau kepada keluarga penerima manfaat program PKH untuk memanfaatkan bantuan tersebut untuk peningkatan ekonomi keluarga. Dengan adanya peningkatan ekonomi keluarga, tentunya angka kemiskinan akan semakin berkurang.

Baca: Kasihan, 10 Warga yang Mau Pasang Alat KB Ditolak oleh Puskesmas Oesapa, Ini Alasannya?

Baca: Nah Loh! Bohongi Suami, Selingkuh di Hotel, Perempuan Ini Meninggal tak Wajar, Begini Faktanya

Baca: Diselingkuhi Suami, Jangan Marah, Tulis Saja Surat Seperti Ini kepada Suamimu, Pasti Manjur

Baca: Ingin Balas Dendam Karena Diselingkuhi Pacar? Ikuti Cara yang Dilakukan Pria Asal Inggris Ini!

"Saya lihat hingga saat ini pemanfaatan bantuan PKH oleh masyarakat penerima belum maksimal. Hal ini dilihat dari angka kemiskinan yang masih cukup tinggi serta jumlah penerima PKH yang justru tahun ini naik. Oleh sebab itu, hari ini dilakukan rapat koordisi pendamping PKH bersama pemerintah dan lembaga keuangan untuk membangun sinergitas dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kurang mampu," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Propinsi NTT, Wilhelminus Foni meminta para pendamping PKH harus memastikan masyarakat penerima manfaat PKH bekerja. Uang bantuan PKH yang diterima secara cuma-cuma harus dimanfaatkan dengan baik oleh penerima manfaat untuk memberdayaan agar masyarakat bisa mandiri.

Jika masyarakat sudah mampu mandiri, tentunya masyarakat di desa tidak perlu lagi merantau ke luar negeri hanya untuk bekerja sebagai pembantu.

"Uang pemerintah sudah kasih cuma-cuma, maka masyarakat harus bekerja. Tanah yang masih luas harus digarap biar ada hasilnya. Pendamping PKH harus tanya kepada penerima bagaiama hasil kebun, hasil jualan di Kios atau usaha lainya para penerima PKH guna memastikan penerima manfaat itu bekerja. Masyarakat harus memiliki rasa bosan menjadi orang miskin untuk bisa keluar dari kemiskinan," sebutnya.
‎

Pantauan pos kupang, rapat koordasi pendamping PKH dihadiri, Ketua DPRD TTS, Jean Neonufa, anggota DPRD TTS, Hendrikus Babys, Kadis Sosial Propinsi NTT, Wilhelminus Foni, Asisten III Setda TTS, Maxi Oematan, Kadis Sosial Kabupaten TTS, Nikson Nomleni, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTS, Irene Ate dan para pendamping PKH se kabupaten TTS.

Dalam acara tersebut, juga dilakukan penyerahan kartu KIS kepada perwakilan masyarakat. Para penerima manfaat PKH juga memamerkan hasil bumi dan kerajinan tangan. Usai rapat koordinasi, para undangan menyempatkan diri membeli hasil pertanian dan kerajinan tangan yang dipamerkan oleh para penerima manfaat PKH. (*)