Camat Wanokaka Sebut Biaya Angkut Lebih dari Harga Pupuk Subsidi

Laporan wartawan Pos-Kupang.Com, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, WAIKABUBAK - Camat Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Charles Hermana Weru, S.Sos, mengatakan, saat ini desa bisa mengelola pupuk melalui badan usaha milik desa (Bumdes) yang dibentuk desa, sehingga petani mudah mendapatkan pelayanan pupuk pada saat musim tanam tiba.

Baca: Ini Pesan Camat Malaka Tengah Kepada 994 KK Penerima Dana PKH

Selain itu mengurangi biaya tambahan pengambilan pupuk yang selama ini terpusat di dua toko di Kota Waikabubak, yakni Nusa Indah dan Karya Agung.

Dengan tersedianya pupuk di desa-desa maka petani lebih mudah mengelola sawahnya. Petani tidak perlu lagi berpikir soal pupuk karena sudah tersedia di desa. Kapan saja membutuhkan, pasti terlayani.

Baca: Manggarai Terpilih Jadi Tempat Rakornis Kementerian Desa, Ini Alasannya

Charles menyampaikan hal itu di kantornya di Wanokaka, Ibukota Kecamatan Wanokaka, Senin (12/3/2018). Ia mengatakan, sebenarnya pupuk tak usah disubsidi sehingga petani mudah membeli pupuk bilamana membutuhkannya.

Sebab kalau dihitung biaya tambahan pengangkutan pupuk dan lain-lain sebagaimana terjadi selama ini justru anggaran yang keluar melebihi harga pupuk subsidi ini.

Charles mengatakan, saat ini sedang berkoordinasi dengan 14 kepala desa se-Kecamatan Wanokaka untuk membicarakan bersama solusi bagaimana mengatasi persediaan pupuk bagi petani pada saat musim tanam tiba. Apalagi Wanokaka memiliki hamparan lahan sawah irigasi yang cukup luas yang merupakan salah satu lumbung padi Sumba Barat.

Selanjutnya bersama perwakilan beberapa kepala desa menemui Kepala BPMD dan Dinas Pertanian. Pihaknya ingin menyampaikan kepada BMPD terkait rencana alokasi dana desa untuk pengadaan pupuk bagi petani yang akan dikelolah BUMdes dan Dinas Pertanian terkait ada tidaknya regulasi yang membolehkan desa mengelola pupuk. Koordinasi sangat penting dilakukan agar memperoleh kepastian informasi rencana tersebut tidak bertentangan dengan regulasi. Jangan sampai kebijakan yang telah diambil dengan tujuan membantu petani justru membuatnya masuk bui. (*)