Puji Tuhan, Akhirnya Pemerintah Bayarkan Dana Purna Bakti Mantan DPRD Sikka Periode 1999-2004

Akhirnya Dana Purna bakti anggota DPRD Sikka periode 1999-2004 dibayarkan oleh pemerintah.

Puji Tuhan, Akhirnya Pemerintah Bayarkan Dana Purna Bakti Mantan DPRD Sikka Periode 1999-2004
POS KUPANG/EUGENIUS MO'A
Marianus Moa, SH 

Laporan wartawan POS-KUPANG.COM, Eginius Mo’a

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Penantian para mantan pimpinan dan anggota  DPRD Sikka  di Pulau Flores periode 1999-2004 bisa mendapatkan kembali hak dana purna bakti kini terjawab.

Pemerintah  pusat dan daerah akhirnya merealisasikan pembayaran dana purna bakti  pasca putusan peninjuan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA)  RI.

“Saya  sudah cek kepada mantan pimpinan Bapak AM Keupung dan keluarga  almahrum  Bapak OLM Gudipung menyatakan sudah menerima dana  tersebut,” kata kuasa  hukum Marianus Moa, SH, MH, kepada  POS-KUPANG.COM, Rabu  (28/2/2018)  di Maumere.

Baca: BPKP NTT Anggap Belum Tuntas Kasus Dana Purna Bakti DPRD Ende

Baca: Sudah Lima Tahun KPKN Ende Belum Bayarkan Dana Purnabakti DPRD Sikka Sebesar Rp 230 Juta

Baca: Anak Ini Melihat Ibunya Pegang Pisau, Dikira Mau Masak, Ternyata Ibunya Melakukan Hal Nekat Ini

Baca: Meski di Dalam Penjara Kekayaan Ahok Bertambah Miliaran Rupiah, Benarkah?

Marianus menjelaskan, pembayaran dana  purna bakti  bagi  mantan  pimpinan  DPRD  Sikka  periode itu  bersumber dari APBD  II  Sikka Rp   20 Juta  dan   APBN Rp 150  juta,   serta Rp  60   juta  untuk  para anggota  DPRD.   Ketika menjadi kasus hukum, dana  itu disetor kembali ke kas  daerah.

“Pembayaran kembali dana yang bersumber dari APBN direalisasikan  pertengahan Februari 2018, sedangkan dari dana APBD  II direalisasikan sejak Desember 2017,” kata Marianus.

Pemberian dana purna bakti di masa pemerintahan  Bupati  Sikka  dipimpin  Drs. Aleks Longginus  telah menyeret  bupati dan anggota DPRD  Sikka  ke  meja  hijau. Mantan bupati dibebaskan dari tuntutan hukum, karena pengalokasian dana telah sesuai perundangan berlaku, namun anggota DPRD tetap dihukum.

“Klien saya melakukan perlawanan sampai mengajukan PK ke  MA. Permohonan kami  dikabulkan.  Karena  pemberi dana   dinyatakan tidak  bersalah. Syukurlah  PK  diterima dan  hak-hak para mantan  pimpinan dan anggpta  DPRD dibayar kembali,”  kata Marianus.  (*)

Penulis: Eugenius Moa
Editor: OMDSMY Novemy Leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved