Sudah Lima Tahun KPKN Ende Belum Bayarkan Dana Purnabakti DPRD Sikka Sebesar Rp 230 Juta

Laporan  wartawan POS-KUPANG.COM, Eginius  Mo’a

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Sudah lima tahun pihak KPKN Ende belum juga membayarkan dana purnabakti bagi pimpinan dan anggota DPRD Sikka 1999-2004 Sebesar Rp 230 Juta.

Padahal Mahkamah Agung  (MA) sudah mengabulkan permohonan kembali perkara  tindak  pidana khusus, dan merintahkan agar hak-hak para wakil  rakyat Sikka itu dibayarkan kembali . Namun uang yang diharapkannya tak kunjung bisa didapatkan dari KPKN Ende tanpa alasan yang jelas.

“Saya pada posisi pasrah saja. Tanya bolak-balik ke jaksa dan KPKN  Ende, hanya  janji  segera diselesaikan pembayaran. Padahal putusan dari Mahkamah Agung sudah  lima tahun. Tidak tahu apa masalahnya,”  ujar Marianus, kepada  Pos-Kupang.com,  Rabu  (21/2/2018) di Maumere.

Marianus  menjelaskan, dana  purna bakti  anggota  DPRD  yang telah dikembalikan ke kas negara harus dibayar kembali kepada para wakil rakyat di Kabupaten Sikka.  Jatah untuk  tiga pimpinan DPRD  Sikka,  AM Keupung,  (Alm) Lusi Gudipung, dan  (Alm) Stef Wulla sejumlah Rp  170  juta  bersumber dari APBD Sikka Rp 20  juta dan  Rp 150 juta dari APBN. 

Untuk anggota  DPRD  Sikka  sejumlah  Rp 60-an juta yang dikembalikan ke kas negara dengan  nilai bervarisi.  

Baca: Dua Anggota DPRD Sikka ini Meninggal Dunia Tanpa Menikmati Dana Purnabaktinya

 “Saya  harap KPKN  segera  bayar. Putusan  MA Nomor  5  PK/Pid.sus/2013    tentang perkara peninjuan kembali memerintahkan  mengembalikan semua  hak-hak   terdakwa.  Saya  heran kenapa masih  ditahan  sampai lima tahun sejak putusan ini  ada,” ujar Marianus.

Lamanya proses pembayaran itu, menyebabkan dua mantan pimpinan  DPRD  Sikka, yakni Orgenese Lusi Meak Gudipung dan Stephanus  Wula, tidak bisa menikmati dana purnabakti itu. Mereka sudah meninggal dunia. (*)