Jelang Kunjungan Presiden Jokowi, Ini yang Dilakukan Forkopimda NTT
Unsur Forkopimda ini terdiri dari Pemprov NTT, Polda NTT dan jajaran, Korem 161 Wira Sakti dan jajaran se-NTT.
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Agustinus Sape
Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Oby Lewanmeru
POS KUPANG.COM | KUPANG - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTT menggelar pertemuan dalam rangka kunjungan Presiden RI, Joko Widodo.
Pantauan Pos Kupang, Sabtu (6/1/2018), sekitar pukul 15:00 wita semua unsur Forkopimda telah hadir di Aula H. Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Jl. El Tari Kupang.
Unsur Forkopimda ini terdiri dari Pemprov NTT, Polda NTT dan jajaran, Korem 161 Wira Sakti dan jajaran se-NTT.
Hadir pula Sekretariat Kepresidenan, BIN dan Paspampres.
Rapat yang dipimpin Sekda NTT, Ben Polo Maing ini digelar tertutup.
Danrem 161 Wira Sakti, Brigjen TNI. Teguh M. Angkasa, S.E, M.M yang ditemui usai rapat membenarkan rapat yang digelar bersama dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu terutama keamanan dan kenyamanan kunjungan Presiden Jokowi.
"Jadi sebagai presiden RI yang berkunjung, kita harus siap untuk pengamanan," kata Teguh.
Ditanyai soal agenda Presiden di NTT, ia menjelaskan, agenda yang ada masih tentatif atau masih dinamis.
"Belum ada kepastian. Karena itu, kita harus lakukan pertemuan kemudian laporkan lagi kepada bapak Presiden barulah Bapak Presiden yang menentukan atau memutuskan agenda kunjungan," kata Teguh.
Dia mengatakan, Presiden RI, Joko Widodo, sesuai rencana akan tiba di Kupang, NTT pada Senin (8/1/2018) dan berada di NTT hingga Selasa (9/1/2018).
Ditanyai lagi soal agenda utamanya, Teguh mengatakan, memang agendanya masih dinamis, namun sesuai jadwal, Presiden RI berkunjungan ke NTT dengan agenda utama atau penting yakni membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bara JP di Kabupaten Rote Ndao.
"Jadi agenda utama beliau ke NTT itu, membuka secara resmi acara Rakornas Bara JP di Kabupaten Rote Ndao," katanya.
Dikatakan, selain membuka Rakornas Bara JP, Presiden RI juga akan melakukan pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat serta pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Ini merupakan program Bapak Presiden, kemudian tentu program-program lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pembangunan embung atau bendungan," katanya.