Lantik Kades Maudemu Tanpa SK BPD, Ini Kata Wakil Bupati Belu Ose Luan

Terhadap pro dan kontra pelantikan kepala desa Maudemu, Ose Luan mengatakan, keberatan yang disampaikan kelompook masyarakat itu sudah di luar tahapan sehingga tidak bisa dilayani.

"Kita harus melihat tahapan itu, jangan kita melihat suatu tahapan yang sudah lewat dan diputuskan itu. Kenapa tidak angkat proses itu pada hari H pemilihan. Secara undang-undang, secara perda ada batas waktu. Kalau keberatan harus sesuai aturan. Saya tidak tahu batas waktu keberatan pilkades tapi kita harus patuh," ujarnya.

Menurutnya, dalam politik praktek kotor sering dianggap sebagai sesuatu yang lumrah selama para pelakonnya adalah manusia.

Baca: Jenazah TKW Asal Fatuleu Akhirnya Dipulangkan dari Malaysia

"Ada yang bilang main kotor, memang politik bersih ada di mana? Kecuali Tuhan buat pemilihan kepala desa atau bupati di surga sana. Dan Tuhan jadi ketua panitia. Selama manusia yang jadi ketua panitia, bersihnya di mana?" tanyanya.

Tentang belum adanya SK BPD Maudemu terkait kepala desa terpilih, Wabup mengaku tidak mengetahuinya. Akan tetapi, lanjutnya, pemerintah Kabupaten kewenangan untuk memutuskan.

"Berkaitan dengan SK BPD, saya tidak sampai sana. Saya belum tahu. Ada aturannya. BPD tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk tidak menandatangani itu, kita (Pemkab, red) bisa ambil keputusan karena perhitungan suara sudah dilakukan.

Baca: Biar Sudah Meninggal yang Penting Saya Lihat Jasad Suami

Kita ini membiasakan diri keberatan setelah ada hasil. Sama dengan tidak lulus ujian, orang berontak lalu mencaci maki guru. Keputusan terakhir adalah tanggungjawab bupati, bukan siapa-siapa," jelasnya.

Menurutnya, pertentangan yang terjadi di Desa Maudemu saat ini adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat.

"Pertentangan itu bagian dari proses demokrasi yang sehat. Kalau tidak ada pertentangan itu bukan demokrasi. Kita harus lihat orang yang sportif dengan hasil yang ada," pungkasnya. (*)