Konferensi Perempuan Timor

Erni Usboko Minta Perbanyak Forum Dialog untuk Bahas Masalah Perempuan

Persoalan kemiskinan menjadi lebih besar berat karena persoalan posisi tawar tidak hanya dirasakan dalam ruang domestik tapi juga diruang publik.

Erni Usboko Minta Perbanyak Forum Dialog untuk Bahas Masalah Perempuan
POS KUPANG/NOVEMY LEO
Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi NTT, Erni Usboko saat membuka Konferensi Perempuan Timor II di SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Selasa (20/11/2017) siang. 

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM | SOE - Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi NTT, Erni Usboko mengusulkan perbanyak forum dialog untuk membahas masalah perempuan dan anak di NTT.

"Saya sangat harapkan lebih banyak lagi forum dialog yang bisa membahas persoalan kemiskinan dan kerentanan perempuan terhadap kekerasan, mengingat data kemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan di NTT itu tiap tahun bertambah," kata Erni Usboko dalam Konferensi Perempuan Timor II di Aula Mutis Kantor Bupati TTS, Selasa (20/11/2017).

Menurut Erni, ada beban persoalan yang lebih berat, yakni kemiskinan itu sendiri.

Proses kapitalisai yang masuk ke sendi kehidupan masyarakat, katanya, telah membebani kelompok miskin yang sejak semula hampir tidak memiliki posisi tawar bagi perempuan miskin.

"Persoalan kemiskinan menjadi lebih besar berat karena persoalan posisi tawar tidak hanya dirasakan dalam runag domestik tapi juga diruang publik," ujar Erni.

Dia mengatakan, dalam isu gender dan kemiskinan rumah tangga merupakan salah satu sumber diskriminasi dan sumber subordinasi terhadap perempuan.

"Ketidasetaraan dalam alokasi sumber daya dalam RT memperlihatkan laki-laki dan perempuan mengalami bentuk kemiskinan yang berbeda," ujarnya.

Dia menyebut bentuk pembedaan tersebut, pertama akses terhadap sumbe produktif seperti tanah, modal pemilikan, kredit dan pelatihan lebih banyak dinikmati kaum laki laki.

Kedua, kontrol terhadap penggunaan tenaga kerja keluarga.

Ketiga, pembagaian kerja yang tidak seimbang akibat adanya beban kerja produktif yang diemban perempuan.

Keempat, perbedaan konstruksi makanan, obat pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Kelima, perbedaan tangungajwab dan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

"Kekerasan terhadap perempuan memperlihatkan pola meluas sehingga penting bagi pemerintah bersama organisasi masyarakat dapat hadir secara maksimal guna terlibat dalam upaya pencegahan, penanganan dan tindakan strategis guna menjamin rasa aman terhadap perempuan khususnya perempuan timor," kata Erni. (*)

Penulis: omdsmy_novemy_leo
Editor: Alfons Nedabang
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved