Memperkenalkan Alat Verifikasi Calon Gubernur, Ini Tawaran Terbuka kepada Masyarakat NTT

Oleh: Ferdinandus Loke, S.Fil, S.S
Program Manager Caritas Keuskupan Surabaya

POS KUPANG.COM -- Survei Lembaga Populi Center yang melibatkan 800 responden dari 80 kelurahan/desa di 22 kabupaten/kota sudah dipublikasikan Pos Kupang tanggal 4 September 2017.

Hasil survei tersebut menampilkan elektabilitas calon gubernur NTT. Ia juga menjadi alat ukur sementara, sejauhmana tim sukses bekerja memperkenalkan 'jagoannya'. Pertanyaan strategis yang harus diajukan ketika membaca survei ini, apakah publikasi yang ditampilkan kepada khayalak merupakan bagian dari upaya pencerdasan politik?

Pertanyaan ini sengaja diungkapkan karena sebuah peristiwa politik harus mampu membuka wawasan dan pemahaman masyarakat tentang korelasi kehadiran seorang pejabat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang memilih pejabat tersebut.

Bukan sebuah kebetulan, bahwa terbongkarnya kelompok Saracen yang memproduksi aneka bentuk 'kebohongan publik', persis datang bersamaan dengan gencarnya tim sukses dan tim pendukung mempublikasi figur idolanya.

Keberhasilan polisi menelanjangi 'gerak kelompok Saracen' persis bersamaan dengan momen publikasi figur menghadapi pilkada 2018. Menarik, bila ditarik hikmah dari peristiwa ini.

Yudi Latif dalam Kompas 5 September 2017 halaman 15 secara sangat jelas mengatakan aksi kelompok Saracen yang disebutnya sebagai jaringan industri kebohongan telah menjerumuskan masyarakat dalam kondisi dekadensi nalar etis yang berdampak pada melemahnya rasa saling percaya di antara kelompok masyarakat.

Publikasi hasil survei Populi Center dan peringatan dari Yudi Latif tentang hadirnya jaringan industri kebohongan dalam perpolitikan nasional merupakan materi pembelajaran bagi masyarakat NTT saat ini.

Penulis menawarkan kerangka pemahaman alternatif sebagai salah satu alat verifikasi untuk menentukan siapa yang akan memimpin NTT di masa mendatang.

Mengenal Calon, Mengenal Jaringannya
Kehadiran partai politik di daerah dan seluruh kebijakannya, berada dalam satu rangkaian jaringan dengan kebijakan partai di tingkat pusat. Seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi gubernur dan wakilnya, harus mendapat restu tertulis berupa Surat Keputusan dari DPP.

Secara langsung atau tidak, budaya politik yang dipraktikkan di tingkat pusat, juga berdampak sampai di daerah. Dengan mata telanjang, masyarakat menyaksikan berbagai praktik yang dipertontonkan di tingkat pusat mulai dari pemilihan presiden sampai pemilihan gubernur DKI.

Tidak tertutup kemungkin, para 'pemain nasional' akan menjadikan NTT sebagai lapangan 'bermain.' Peringatan Yudi Latif perlu diwaspadai agar jaringan industri kebohongan tidak menjalar sampai ke NTT.

Berkaitan dengan hal ini, sangat diharapkan agar institusi politik dan aktor yang berada di NTT, bermain sebagai warga NTT yang sedang memperjuangkan nasib NTT secara khusus dan nasib bangsa Indonesia secara umum bukan sebagai pemain 'bayaran' yang sedang bermain di lapangan NTT sementara yang diperjuangkan kepentingan kelompok dan jaringannya.

Kejelian melihat profil calon dengan jaringannya, harus menjadi alat verifikasi masyarakat untuk menentukan pilihannya di pilkada NTT nanti.

Program: Distribusi Kapasitas
Menjelang pilkada, para calon pasti merancang visi, misi dan program yang terarah bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pertanyaan penting perlu diajukan.