VIDEO: Lisapaly Sudah Tandatangan Cek untuk Bayar Gaji Guru

Laporan Wartawan Pos-Kupang.Com, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan NTT, Johanna Lisapaly, S.H,M.Si telah menandatangani cek untuk pencairan gaji 8.180 guru PNS SMA/SMK seluruh NTT. Pembayaran gaji ini dilakukan melalui Bank NTT.

Lisapaly menyampaikan hal ini saat bertatap muka dengan Komisi V DPRD NTT di ruang rapat Komisi V DPRD setempat, Selasa (7/2/2017).

Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi V DPRD NTT, Selasa (7/2/2017).

Rapat dipimpin Ketua Komisi V DPRD NTT,Jimmi Sianto,SE,MM didampingi para wakil ketua ,Yunus Takandewa dan Sekretaris,Ismail Samau.Hadir pula sejumlah anggota Komisi V.

Sedangkan dari Dinas Pendidikan dihadiri Plt.Kadis Pendidikan NTT,Johanna Lisapaly,S.H.M.Si dan sejumlah pejabat.
Pertemuan ini bertujuan agar DPRD NTT mendapat penjelasan terkait pemgalihan kewenangan SMA dan SMK serta pendidikan khusus ke provinsi.

Dalam pertemuan juga dibahas menyangkut gaji guru SMA dan SMK.

Menurut Lisapaly, dirinya sudah menandatangani cek untuk pencairan gaji para guru SMA dan SMK yang telah menjadi kewenangan provinsi mulai 1 Januari 2017. "Saya sudah tandatangani cek, namun untuk transfer ini masih ada kendala soal nomor rekening dari para guru.

Ada guru yang tidak membuka rekening baru padahal sistem di Bank NTT harus nomor rekening baru sehingga melakukan transfernya dapat dilakukan secara masal," kata Lisapaly.

Dijelaskan, dalam pembayaran gaji memang ada perbedaaan pada data sehingga pihaknya terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kabupaten dan kota. "Ada daerah yang tidak kirim data lengkap, bahkan ada guru yang sampai saat ini tidak mengirim nomor rekening," katanya.

Plt. Walikota Kupang ini mengaku, pihaknya tidak membela diri, tetapi dalam proses pembayaran ini ada sedikit kendala terutama untuk mengklarifikasi data guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMA dan SMK. Padahal, lanjutnya, sejak tahun lalu sudah ada penandatanganan kesepakatan pengalhan urusan kewenangan ini.

"Pada 2 Oktober 2016 lalu sudah hadir semua kepala daerah untuk menandatangai penyerahan ini, namun, sampai saat ini masih ada hambatan, terutama data ril yang kita butuh," katanya.

Dikatakan, sampai saat ini data yang diperoleh untuk guru PNS yang dialihkan dari kabupaten dan kota ke provinsi sebanyak 8.180 SMA dan SMK, sedangkan guru kontrak sebanyak 2.310,s elain itu ada juga guru kontrak komite dan yayasan.

"Memang ada juga dua daerah yakni Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Manggarai Barat yang data gurunya belum final, sehingga pembayaran gajinya akan menyusul setelah daerah lainnya," kata Lisapaly yang juga sebagai Asisten I Setda NTT.

Lisapaly mengatakan, saat ini masih ada persoalan juga menyangkut pengalihan kewenangan untuk Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), karena yang dialihkan baru SMA Luar Biasa SMALB) padahal harus mulai dari SDLB dan SMPLB juga yang dialihkan ke provinsi.

Sedangkan untuk guru SD dan SMP yang ada di kabupaten/ kota yang selama ini menjadi tanggungan APBD Provinsi NTT sudah dialihkan menjadi tanggungan kabupaten dan kota.

"Sudah ada kesepakatan untuk penukaran , jadi guru kontrak provonsi yang selama ini ada di SD dan SMP dialihkan pembayaran oleh APBD kabupaten dan kota," ujarnya. (yel)