RSJ Naimata, Ada Apa Denganmu?

Oleh Apolonius Anas
Alumnus Pendidikan Bahasa Inggris Undana

POS KUPANG.COM - Berita Pos Kupang 20/1/2017 pada halaman 1 mengangkat tentang kekecewaan Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi W Sianto, SE, MM dan anggota Komisi V DPRD NTT akan keberadaan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Naimata yang belum beroperasi.

Kunjungan wakil rakyat ke tempat itu setidaknya menjadi angin segar bagi seluruh masyarakat NTT karena secercah harapan akan adanya kejelasan eksistensi RSJ milik pemerintah satu- satunya di NTT segera terwujud. Berita ini juga menjadi kabar gembira bagi masyarakat Kota Kupang khususnya warga Kelurahan Naimata karena kemelut keberadaan bangunan itu akhirnya sampai di telinga anggota DPRD NTT.

Mudah-mudahan usulan masyarakat selama ini terhambat bukan karena wakil rakyat yang terhormat tuli atau apatis, tetapi hanya persoalan waktu. Sehingga kunjungan mereka di RSJ ini setidaknya menjawab penantian pemerintah dan masyarakat Kelurahan Naimata selama ini. Sebab fakta menujukkan bahwa sering Pemerintah Kelurahan Naimata dan warga setempat mempertanyakan kejelasan pengoperasian RSJ ini melalui rapat-rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak.

Berbagai jenis rapat, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan pun pernah dilakukan hanya untuk menanti kejelasan pengoperasian RSJ ini mengingat bangunan ini berada di wilayah Kelurahan Naimata.

Kekecewaan sebenarnya bukan hanya dirasakan wakil rakyat yang datang, tetapi juga masyarakat yang sering melihat sendiri keberadaan RSJ ini. Kondisi fisik RSJ ini dihiasi dengan coretan sementara pada bagian sekitarnya penuh dengan kotoran hewan seperti sapi dan kambing. Sementara beberapa jendela dan pintu dari bangunan tersebut rusak akibat ulah sekelompok orang yang keliru memanfaatkannya.

Banyak warga yang merasa miris dengan kondisi bangunan yang telah menghabiskan uang negara miliaran rupiah. Karena ketidakjelasan itulah, maka masyarakat yang tidak teredukasi memperlakukan bangunan itu seperti kandang ternak. Keadaan itu semakin mempertegas bahwa Rumah Sakit Jiwa Naimata harus segera diselamatkan.

DPRD NTT Harus Tegas
Berhadapan dengan mandeknya pengoperasian RSJ itu, kita mengharapkan para wakil rakyat tidak sekedar meninjau lalu mengekspresikan kekecewaan, namun lebih dari itu para wakil rakyat harus secara tegas mengusut molornya pengoperasian rumah sakit ini.

Anggota DPRD NTT harus menggunakan fungsi kontrol terhadap ketimpangan pembangunan yang terjadi pada RSJ Naimata ini. Dengan adanya fungsi kontrol, maka hal ini kemudian menjadi petunjuk awal akan ada tidaknya motivasi lain atau terselubung pada proses pembangunan RSJ Naimata sebab kelihatannya proses pembangunannya mengabaikan aspek-aspek esensi yang menjadi prasyarat utama berdirinya sebuah rumah sakit jiwa.

Jika DPRD dengan tegas mempertanyakan hal ini kepada pemerintah, maka setidaknya masyarakat akan terbebaskan dari prasangka buruk terhadap Pemerintah Provinsi NTT khususnya dinas terkait yang membangun RSJ Naimata tanpa perencanaan yang matang. Selain itu, dugaan-dugaan penyelewengan yang berkembang di masyarakat bisa diredam.

Memang sikap kritis dari beberapa elemen masyarakat selama ini muncul dengan mempertanyakan keberadaan RSJ yang tidak cocok karena letaknya berada di jalur pesawat terbang menuju dan keluar dari Bandara El Tari Kupang. Maka dari sisi manfaat RSJ sudah tidak layak dan nyaman dalam proses penyembuhan seorang penderita sakit jiwa.

Oleh karena itu, kita patut mempertanyakan mengapa Pemerintah Provinsi NTT begitu nekat membangun RSJ tanpa adanya planning yang benar. Mungkinkah pendirian RSJ ini diakali dan ditunggangi oleh para mafia atau makelar proyek tingkat provinsi? Hal ini bisa dijawab jika wakil rakyat kita betul-betul menjadi penyambung aspirasi rakyat dan menjalankan fungsi kontrol dengan sungguh-sungguh tanpa adanya manuver-manuver politik.

Perlu Keterbukaan
Menghilangkan rasa kecewa baik anggota dewan maupun wakil rakyat hanya bisa dilakukan jika Pemerintah Provinsi NTT mau terbuka dengan keadaan yang ada, bukan menutup-nutupi sambil mengemukakan alasan sepele. Menjadi tidak masuk akal jika alasan izin operasional menjadi kendala utama RSJ Naimata belum beroperasi sebab sudah 10 tahun sejak berdirinya RSJ Naimata, izin operasionalnya belum juga ada. Mengapa hal ini terjadi?

RSJ sebenarnya salah satu fasilitas pelayanan publik yang tidak boleh dihambat atau dipersulit pengurusan administrasinya. Apalagi bangunan ini akan mengakomodir semua pasien yang mengalami sakit jiwa di seluruh NTT. Jika alasan administrasi menjadi kendala utama, maka hal ini menjadi tanda tanya besar padahal untuk kepentingan masyarakat banyak sesuai janji pemerintahan Joko Widodo, administrasi yang mempersulit harus dihilangkan dan perizinan untuk kepentingan rakyat tidak boleh dihambat.

Dengan demikian, jawaban Kadis Kesehatan NTT akan adanya kendala operasional seperti yang diberitakan di Pos Kupang menjadi tidak masuk akal dan kita patut menduga ada yang tidak beres dengan proses pembangunan RSJ ini.