Debat: Edukasi dan Kedaulatan Berpolitik

 Oleh Inosentius Mansur
Pemerhati Sosial-politik dari Ritapiret-Maumere

POS KUPANG.COM - Debat merupakan salah satu fase penting dalam perhelatan Pilkada. Dikatakan demikian, karena debat menjadi salah satu sarana "sosialisasi" calon pemimpin. Dengannya, rakyat dibantu untuk mengenal calon pemimpin, membedah kemampuan, selanjutnya "menantang" komitmen mereka bagi kesejahteraan rakyat.

Dengan kata lain, debat merupakan instrumen komunikatif-diskursif yang "mempertemukan" calon pemimpin dengan rakyat. Dalam tulisan ini, fokus saya hanya melihat relevansi antara debat, edukasi dan kedaulatan politik rakyat. Tesis dasar ulasan ini adalah debat merupakan sarana edukasi politik serta membantu rakyat untuk berdaulat secara politik.

Edukasi Politik
Dalam debat sesi pertama Pilkada DKI beberapa waktu lalu, Ahok menegaskan bahwa merupakan sesuatu yang "tidak manusiawi mengajari rakyat secara salah demi memenangkan Pilkada".

Hemat saya, pernyataan tersebut merupakan "koreksi kritis" atas praksis politik kita menjelang Pilkada. Betapa tidak, saat menjelang Pilkada, calon pemimpin acapkali mengabaikan substansi politik lantas "menghalalkan" segala cara demi kepentingan pragmatis. Alih-alih mengajarkan rakyat tentang praksis berpolitik yang benar, calon pemimpin malah terkesan "melegitimasi" kesalahan demi mendapatkan kekuasaan. Apa yang jelas-jelas salah, bukannya dikoreksi agar tidak diamini sebagai "hal wajar", tetapi malah didukung asalkan mendatangkan keuntungan.

Padahal apa yang oleh sebagian besar orang dianggap benar, belum tentu sesuai dengan etika dan substansi kebenaran dalam Negara demokrasi. Seringkali terjadi, desakan sebagian masyarakat dalam ruang sosial tidak representatif-akomodotif-rasional.

"Pesan" dari narasi ini adalah bahwa calon pemimpin harus tampil sebagai "guru demokrasi" yang mengajarkan cara berpolitik benar. Orientasinya bukan hanya kekuasaan, tetapi terutama edukasi politik bagi rakyat agar memiliki pemahaman politik yang tepat dan "melahirkan kesadaran kritis" (Fakih, 1999). Calon pemimpin mesti memberikan pencerahan-pencerahan dan mengajarkan etika berpolitik.

Kepentingan politik tidak boleh "menetralisir" kekeliruan kolektif apalagi mengabaikan substansi demokrasi. Calon pemimpin tidak boleh merusak citra politik hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Karenanya, edukasi tentang hakikat dan orientasi berpolitik merupakan hal niscaya. Untu itu, forum debat mesti menjadi panggung untuk menampilkan kapabilitas dengan memberikan pikiran-pikiran edukatif tentang esensi politik. Apa yang dikatakannya saat berdebat mesti selalu bersifat meta-pragmatik.

Kedaulatan Berpolitik
Selain edukasi politik, debat juga mesti membantu rakyat untuk berdaulat secara politik. Oleh karena itu, apa yang disampaikan calon pemimpin mesti didesain sedemikian rupa sehingga rakyat merasa bahwa politik merupakan "milik" bersama.

Calon pemimpin harus membantu rakyat agar masing-masing memiliki sikap politik yang kritis-independen. Problemnya adalah diskursus politik dalam demokrasi kita selama ini seakan-akan menjadi milik segelintir orang entah itu elite-elite sosial maupun "aktor politik" yang memprivatisasi politik demi meloloskan maksud parsial. Di sinilah tantangan bagi calon pemimpin.

Calon pemimpin harus meyakinkan rakyat bahwa merekalah "pemilik" politik dan bahwa suara politik mereka tidak boleh berdasarkan "desakan-desakan pragmatik" ataupun oleh tawaran-tawaran menggiurkan. Rakyat mesti mandiri secara politik dan tidak mudah dimobilisasi atau diinstrumentalisasi. Pemimpin ideal tidak akan diperoleh, jika pemilih (rakyat) tidak berdaulat secara politik.

Karena itulah, debat calon pemimpin mesti menjadi forum bermartabat yang bukan hanya menciptakan diskursus kritis-dialektis, tetapi juga membantu rakyat untuk menyadari bahwasannya merekalah "aktor politik" sesungguhnya. Dengan begitu, pilihan politik rakyat tidak boleh berdasarkan agenda seting calon tertentu ataupun karena terjebak dalam "gombalan" manis calon tertentu, melainkan karena sadar bahwa melalui tindakan politik, cita-cita kebaikan bersama dapat direalisasikan.

Kita berharap, Pilkada menjadi momentum mendapatkan pemimpin yang membantu rakyat agar tidak hanya berdaulat secara ekonomi, tetapi juga berdaulat secara politik. Jika rakyat berdaulat secara politik, maka politik tidak begitu gampang didekonstruksi untuk kepentingan sekelompok elite, melainkan dirawat sebagai "kepunyaan" bersama. Dengan begitu, rakyat bisa menjaga sakralitas politik dan tidak membiarkan terjadinya tindak-tanduk distortif-reduktif.

Dengannya pula, rakyat menyadari bahwa politik bukan hanya tentang proses pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah sebagaimana klaim Ranney (1958), tetapi juga terutama tentang keterlibatan mereka dalam melahirkan kebijakan-kebijakan itu. Rakyat harus merasa bertanggung jawab penuh dalam menciptakan kestabilan sosial dan secara bersama mendesain konsep bagi kebaikan publik.*