Redupnya Rasionalitas Berbangsa

Kuatnya rasionalitas dan kritisitas pada masyarakat pembangun membuat mereka menanggalkan berbagai bentuk sentimen bernuasa kedaerahan, ras, suku dan agama, melepas diri dari cara berpikir parsial dan fragmentaris. Perbedaan dalam segala bentuknya sudah tidak menjadi halangan untuk menyatukan komitmen dan tanggung jawab dalam membangun bangsa yang sejahtera dan beradab.

Pada gradasi kepentingan inilah saya berani bersumpah bahwa rasionalitas masih menjadi sesuatu yang ideal untuk masyarakat bangsa pembangun seperti Indonesia sekarang ini. Tentu, saya tidak berpretensi untuk menglorifikasi rasionalitas dan lantas menafikan komponen-komponen lain dalam membentuk peradaban masyarakat sehingga terjebak pada kecenderungan rasionalisme.

Namun bila memahami dan menyikapi secara jernih konteks kekinian Indonesia, rasionalitas masih menjadi garansi utama dan entry point dalam usaha melepas masyarakat dari belenggu emosionalisme, primordialisme, irasionalisme dan dikotomisme yang dilansir sebagai penghambat kemajuan kehidupan berbangsa.

Sebab, bila berpikir lebih progresif dan inklusif, Indonesia `das sollen" sudah menjadi bangsa yang jauh lebih maju dan beradab dari bangsa lain, karena segala macam kekayaaan yang terkandung pada manusia, alam dan lingkungan budaya multikulturalnya.

Namun semua itu sudah dan akan mengalami kendala dalam pengelolaan dan pengembangannya ketika rasionalitas belum sepenuhnya merambah secara optimal pada berbagai matra kehidupan masyarakat. Prasyaratnya, bila Indonesia tetap ingin menjadi bangsa yang berharga dan bermartabat di mata dunia dan dalam dirinya sendiri, maka conditio sine qua non harus tetap menegakkan tonggak-tonggak rasionalitas melalui berbagai aktivitas, antara lain: persekolahan, pemberdayaan, pelatihan, kegiatan-kegiatan literatif, dan diskursus. Khusus dalam dunia pendidikan, aktivitas-aktivitas ini sedapat mungkin dimulai sejak dini dan berkelanjutan sampai pada tingkat pendidikan yang paling tinggi.

Menurut Habermas (Suseno, 2005), salah satu karakter dari masyarakat yang beradab adalah tingginya kandungan rasionalitas yang terderivasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi kognitif-teknis dan dimensi moral-komunikatif. Dimensi kognitif-teknis berkaitan dengan kemampuan warga bangsa dalam mencermati dan menyelesaikan berbagai masalah sehingga tidak terus menerus mengganggu kehidupannya.

Masalah tersebut dipecahkan dengan mendiskusikan secara bersama, mencari alternatif jalan keluar, dan menyusun program-program praksis sebagai tindak lanjutnya. Yang menjadi istimewa dari dimensi kognitif ini, ketika berdiskusi segala bentuk prasangka, stereotip, eksklusivisme, dan intoleransi dikandangkan alias tidak mendapat tempatnya.

Dalam asas kesetaraan dan persamaan hak, mereka betul-betul fokus pada penyelesaian masalah untuk kepentingan hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan berpikir logis, analitis dan etis serta sedapat mungkin menghindari cara-cara kekerasan.

Sementara dimensi moral-komunikatif berhubungan dengan upaya-upaya mencapai kesepakatan atau konsensus dengan orang lain tentang banyak hal dalam berbangsa, dengan mengedepankan komunikasi yang dialogis dan emansipatoris.

Komunikasi yang dialogis dan emansipatoris ini memungkinkan adanya saling memahami, mengerti, mendukung dan melindungi antara warga bangsa dari segala bentuk dominasi dan determinasi oleh kelompok/golongan ideologis tertentu yang berusaha merongrong sendi-sendi kehidupan bangsanya (Bertens, 2002).

Untuk menangkal dan melemahkan kekuatan-kekekuatan ideologis yang mengancam kedamaian dan ketenangan berbangsa tersebut, tentu yang ditonjolkan bukan lagi kekuatan otot/fisik, tetapi kemampuan dan keterampilan logis, analitis, etis dan senantiasa mengedepankan komunikasi yang dialogis dan emansipatoris. Ayolah, saya kira belum terlambat untuk memelihara, meningkatkan dan menegakkan tonggak-tonggak rasionalitas demi mengembalikan martabat dan harga diri bangsa yang sudah mulai tercabik.*