Redupnya Rasionalitas Berbangsa

Oleh Marianus Mantovanny Tapung
Mahasiswa S3 UPI Bandung

POS KUPANG.COM - Sungguh sangat mencemaskan apabila isu-isu yang berbau suku, ras dan agama (SARA) sudah sangat laten mendeterminasi dan mendominasi alur kehidupan masyarakat Indonesia. Isu-isu ini merebak bias dan telah beredar melalui berbagai bentuk dan cara yang masif, out of control, kasar, brutal serta mengangkangi batasan moral-etis.

Mengemukannya isu ini bahkan telah menggeser jauh isu-isu lain yang sebenarnya mendesak untuk dicermati dan dibahas, seperti: korupsi, transparansi, kenaikan harga sembako, kesenjangan sosial ekonomi, pelayanan publik, kinerja kaum eksekutif, yudikatif dan legislatif, keamanan negara, dan pelaksanaan demokrasi.

Sebagian masyarakat begitu mudah tergiring, terprovokasi dan teragitasi oleh isu-isu ini sampai gagal fokus pada kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan vital kesehariannya.

Sementara pada pihak pemerintah sebagian energinya terkuras untuk meredam potensi-potensi konflik yang bisa saja meletus selepas munculnya isu-isu berbau SARA tersebut. Pada sisi lain, sepertinya bangsa Indonesia mau dipreteli baju kebhinekaannya dan coba dikenakan dengan baju lain yang berlabel agama, tunggal, seragam, monokultur dan monolitik.

Saya menduga ada tiga hal yang dapat ditelisik sebagai pemicu potensial tentang mengemukanya isu SARA sebagai jajanan laris manis saat ini, yaitu: pertama, isu ini muncul berkaitan dengan momentum politik Pilkada.

Ada usaha dari kontestan tertentu untuk merebut simpati pemilih, meningkatkan popularitas dan elektabilitas dengan mengeksploitasi kelemahan kontestan lain. Salah satu kelemahan yang begitu mudah dijadikan komoditas politik adalah predikasi minoritas yang dimiliki oleh calon lain. Biasanya predikasi ini kerap merujuk pada dikotomi mayoritas dan minoritas yang kemudian diturunkan pada subdikotomi: jenis kelamin, suku, ras, agama dan wilayah.

Begitu kuatnya sentimen dan dikotomi antara mayoritas dan minoritas menyebabkan isu SARA sangat laku, `mengena' dan efektif, sehingga sulit untuk dinetralkan. Saya menilai, berbagai bentuk wacana, fatwa, diskusi dan pendidikan politik demokratis belum cukup signifikan untuk sekedar membuat isu ini mengalami antiklimaks atau hilang dari konstelasi demokrasi di Indonesia.

Kedua, bertolak dari situasi ini kita bisa secara gamblang menilai, ternyata bingkai pluralitas/multikulturalitas yang sudah lama dibangun oleh pendiri bangsa, mulai `kandas' hanya oleh secuil sentimen SARA. Muncul anomali kebangsaan, di mana pada satu pihak Indonesia dikenal sebagai bangsa yang berbhineka, tetapi pada pihak lain gerakan-gerakan monokulturisasi, monopolitisasi dan bahkan transnasionalisasi oleh golongan ideologis tertentu semakin menguat eksistensinya. Gerakan-gerakan ini sepertinya semakin masif, sistematis, terstruktur, sporadik, dan ada kesan negara `kalah' berhadapan dengannya.

Bila nanti negara benar-benar kalah oleh gerakan-gerakan ini berarti semboyan kebhinekaan akan perlahan-lahan runtuh dan kemudian hanya tinggal kenangan. Sungguh sayang, apabila karakater dan identitas `kemajemukan yang mempersatukan' ini justru pudar hanya dalam sekejap mata saja oleh kepentingan gerakan ideologi sektarian.

Ketiga, sepertinya rasionalitas kebangsaan sedang berada pada grafik tajam menuju titik nadir. Ketika bangsa lain begitu bersemangat memberdayakan segala potensi diri dan alam lingkungan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya dan mungkin kesejahteraan masyarakat bangsa lain, atau ada bangsa yang sedang memikirkan kemungkinan kehidupan di planet lain; bangsa Indonesia masih harus berkutat dengan bisnis emosionalisme, primordialisme, irasionalisme dan dikotomisme.

Mirisnya, di saat sedang berusaha mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara lain, justru sebagian besar energi dan modal bangsa terkuras untuk mengurus hal-hal yang sifatnya non-substansial, elementer, dan parodial semata.

Rupanya hembusan angin postmodern dan tren revolusi pengetahuan untuk bangsa Indonesia hanya merupakan klaim artisifisial saja, sebab belum sepenuhnya dituruti dalam bentuk pola berpikir dan pola berperilaku. Sementara derajat pengetahuan yang paling tinggi sudah terekspresi jelas dalam peradaban kehidupan dan kebudayaan bangsa, di mana urusan-urusan emosional,, primordial, irasional dan dikotomis tidak lagi mengganggu kehidupan masyarakatnya.

Bercermin pada bangsa-bangsa yang sudah maju dejarat pengetahuannya, perkara monokulturalisme, emosionalisme, primordialisme, irasionalisme dan dikotomisme ini sudah diselesaikan pada setengah abad yang lalu.

Mereka sudah dengan cerdas menilai bahwa kecenderungan-kecenderungan itu sudah tidak relevan dan kontributif, bahkan dipersepsikan sebagai penghambat dalam pembangunan negara bangsa. Padahal, seturut perspektif pembangunan negara bangsa, salah satu tonggak penting dalam membangun adalah rasionalitas dan kritisitas masyarakatnya, di mana mereka dengan segenap kemampuan akal budi dan kecerdasan sosial emosionalnya membantu pemerintah dalam merealisasikan program-program pembangunan.