Pemkab Malaka Lakukan Konsultasi 3 Ranperda ke Biro Hukum Setda NTT

Pemerintah Kabupaten Malaka melakukan konsultasi tiga Ranpeda yaitu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dana Cadangan Pilkada Malaka d

Pemkab Malaka Lakukan Konsultasi 3 Ranperda ke Biro Hukum Setda NTT
POS KUPANG/DION KOTA
Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Dion Kota

POS KUPANG.COM, BETUN -- Pemerintah Kabupaten Malaka melakukan konsultasi tiga Ranpeda yaitu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dana Cadangan Pilkada Malaka dan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malaka ke biro hukum provinsi NTT.

Dari hasil konsultasi dua ranperda yaitu RPJP dan Dana Cadangan Pilkada bisa diproses lebih lanjut untuk ditetapkan sedangkan ranperda RT/RW masih harus dilakukan perbaikan sebelum dikirim ke kementerian dalam negeri.

Hal ini diungkapkan Kasubag Tela'an, Biro Hukum provinsi NTT, Markus Babo. Dirinya mengatakan, untuk dua ranperda yaitu, RPJPD dan dana cadangan pilkada sudah bisa diproses lebih lanjut untuk ditetapkan.

Namun untuk besaran dana cadangan memang belum ditentukan besarnya karena masih harus dikonsultasikan dengan biro keuangan untuk mendapatkan angka pastinya. Usai didapatkan angka pastinya, angka tersebut dimasukkan keranperda untuk ditetapkan dalam sidang dewan.

"Kalau yang dua Ranperda sudah ok, namun ranperda RT/RW memang masih perlu diperbaiki lagi oleh pemerintah malaka sebelum dibawah ke kementerian dalam negeri," ujar Markus.
Terpisah Kabag Hukum Setda Malaka, Gregorius mengatakan, Pemerintah Kabupaten Malaka bersama DPRD sudah mendatangi Pemprov NTT melakukan konsultasi ketiga ranperda.

"Tadi dua ranperda masing-masing RPJP dan dana cadangan pilkada sudah dikonsultasikan dan hasilnya bisa diproses lebih lanjut sesuai tahapan yang berlaku, namun ranperda RT/RW masih perlu sedikit perbaikkan," tuturnya.

Terhadap kedua ranperda yang dinyatakan bisa diproses lebih lanjut, dijelaskanGoris, akan dilakukan perbaikan terhadap beberapa catatan yang disampaikan provinsi. Kalau sudah selesai akan bawa kembali ke Provinsi untuk mendapatkan nomor registrasi dari Gubernur, untuk selanjutnya dikembalikan ke Malaka agar ditetapkan menjadi perda.

Sementara Ranperda RT/RW, untuk saat ini sudah dievaluasi tetapi masih dilakukan beberapa perbaikan untuk penyempurnaannya. Jika perbaikan setelah selesai, maka Gubernur NTT akan mengirimkan hasil evaluasi itu ke pempus guna mendapatkan lagi rekomendasi pusat.

"Kita perbaiki dulu yang ranperda RT/RW kalau sudah selesai kita bawa lagi ke provinsi. Jika sudah ok, mala akan dikirim ke kementerian dalam negeri. Jika di tingkat kementerian sudah dirasa oke, maka akan dikembalikan ke Gubernur NTT untuk diteruskan ke Malaka, dan ditetapkan menjadi perda RT/RW Kabupaten Malaka dalam sidang paripurna," jelasnya.*

Penulis: Dion Kota
Editor: Alfred Dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved