Narasi Politik Post-Factum

Sejauh ini, misalnya,  kemenangan Donald Trump dan keputusan tentang nasib Inggris Raya dianggap sebagai kemenangan Amerika atau masyarakat Inggris. Namun, suara-suara positif masih skeptis. Alasannya sederhana bahwa masih banyak yang kontra terhadap anggapan di atas.

Riskan misalnya, kemenangan Trump diceritakan sebagai simbol kekuatan dan kebebasan serta kebesaran Amerika.

Kekuatan narasi salah kaprah namun efektif menarik simpatisan rupanya bisa mempengaruhi sebuah sistem dalam negara yang memiliki tempat untuk narasi-narasi murahan dalam politik praktis dan riil sebenarnnya tidak menjamin adanya tatanan negara yang demokratis ( establishment) dan tidak sejalan dengan politik mengutamakan ratio dan kebenaran ( political correctness).

Vulgarisasi Politik
Kerasnya pertarungan narasi murahan, picisan, emosional dan menyepelekan rasio rupanya sebuah fenomena global.  Sebuah vulgarisme sosial dalam narasi.

Kemenangan Donald Trump mencengangkan dunia perpolitikan. Dengan gaya narasi politiknya yang banal penuh caci maki serta ancaman, presiden terpilih USA bisa menarik simpatisan Amerika, meski dunia menggeleng-gelengkan kepala dengan emotional campaign ala second Donald setelah Donald  Duck.

Slogan-slogan kelompok radikal Eropa seperti di Jerman, Belanda, Perancis (Recht-Extremen Gruppe)  dan beberapa negara di Eropa Timur dan liciknya strategi ala Putin di Rusia rupanya seperti ganja-ganja modern. Sekali dihisap dan menarik asap-asapnya sampai ke paru-paru sulit untuk keluar dan dihembuskan lagi. Bahkan sudah menjadi mode of public yang menarik massa. Meski sangat mahal bayarannya untuk sebuah kehidupan sosial dan politik lokal, regional, nasional dan global.

Upaya untuk menciptakan sebuah spiral konspirasi politik secara sadar. Dalam literasi kelompok radikal dalam berbagai agama, pencucian otak dan memperbodoh pengikut, menjadi sebuah cara legal atau halal. Dengannya kontrahenten dianggap sebagai bukan fakta-fakta sosial yang meski diperhitungkan.

Dalam konteks Indonesia misalnya kemunculan Ahok menjadi tameng baru perpolitikan nasional menciptakan teori konspirasi busuk: the indigenous dan non indigenous yang tidak lagi memperhatikan fakta historis terbentuk negara jauh sebelum kemerdekaan.

Kebuntuan berpikir kritis dan positif melahirkan argumentasi sesat: orang asali dan tidak asali. Muslim dan non muslim. Narasi-narasi pendukungnya pun bervariasi dan emosional. Tapi kurang sepadan dengan kebhinekaan negara.

Anehnya, ungkapan-ungkapan kotor dan menjijikkan sepertinya disahkan dengan ayat-ayat kitab suci yang diinterpretasi menurut logika perut. Bukan logika penalaran menggunakan rasio.  

Faktanya, kelompok agama lain yang bukan kafir dikafirkan sebagai hasil dan klimaks dari ketidakmampuan untuk melihat fakta pluralitas sebagai yang ada dan benar. Dengannya, konspirasi kafir dan tidak halal menjadi terminologi narasi politik nasional strategis. Mampu menembus hati dan otak kelompok masyarakat akar rumput.

Bahayanya, ketidakkritisan orang-orang kecil dan sederhana menjadi lokus di mana akan terjadi konspirasi verbal yang mengarah pada kekerasan fisik dan emosional.

Menghalalkan segala cara sebagai modus mencapai tujuan politik (Machiavelis) terlihat nyata dalam narasi politik yang terjelma dalam black campaign. Pelelangan narasi di pasar-pasar politik mengarahkan politik sebagai marketing politik yang murahan juga. Metode pemasaran misalnya dalam bentuk iklan-iklan politik tak luput dari perlombaan menjual gombal.  Terlepas dari tujuan awalnya marketing politik (Levy & Kotler 1979) yang mengedepankan tujuannya sebagai interaksi politik.

Sejatinya politik bertujuan, mengikuti alur pikiran filosofis  Jean-Jacques Rousseau (the social contract 1972), untuk mencapai kemakmuran bersama (common good/common interest). Dengannya, sebelum bernarasi, kita seyogianya sudah memahami kontrak sosial, bahwa apa yang kita perjuangankan dalam narasi-narasi meski berdasar pada realitas.

Realitas dan konteks sebagai lokus politik. Dengannya, bukan saja interese pribadi dan partai yang dikumandangkan dalam teks-teks dan  corong-corong narasi, tetapi juga kepentingan bersama.

Sebab kebebasan dan autoritas bernarasi mesti tidak saja menciptakan berbagai kontradiksi belaka dan mengarah pada konspirasi, tetapi bisa menguatkan kepentingan bersama berdasarkan asas-asas keadilan.*