VIDEO
VIDEO: Pertemuan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu di TTS
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi NTT.
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: omdsmy_novemy_leo
Laporan Wartawan Pos-Kupang.Com, Oby Lewanmeru
POS KUPANG.COM,KUPANG - Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi NTT. Untuk pengembangan itu, perlu memperhatikan pengolahan di tingkat masyarakat.
Hal ini disampaikan Dr. Ani A Nawir dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (The Center for International Forestry Research - CIFOR) ketika tampil sebagai salah satu narasumber pada kegiatan pertemuan multi pihak dalam menggagas kebijakan pengelolaan HHBK terpadu di NTT.
Acara ini berlangsung selama dua hari yakni sejak Selasa dan Rabu (19 -20/7/2016) di Hotel Ima, Kupang.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT, Dr. Petrus Keron dihadiri pula Ir. Susilo Indrato.M.Si dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, para LSM dan SKPD terkait. Pemandu acara ini adalah Oky J Laisnima.
Menurut Ani, HHBK sangat potensi utnuk dikembangkan di NTT terutama di Kabupaten TTS. Selain TTS, memang ada beberapa daerah juga yang termasuk potensial untuk dikembangkan HHBK.
"Khusus di TTS memang sangat potensial untuk kita kembangkan HHBK. Selain di TTS, Flores dan Sumba juga punya potensi yang hampir sama," kata Ani.
Dijelaskan, potensi tersebut harus didukung dengan pengelolaan mulai dari budidaya hingga penanganan pasca panen. "Kendala yang kami lihat dihadapi di TTS, yakni tingkat pengolahan HHBK ini yang belum optimal, akibat minimnya teknik untuk budidaya HHBK. Memang ada hasil penelitian namun belum diterapkan di lapangan," katanya.
Dikatakan, selain pada tingkat budidaya, ada juga kendala lain seperti pemasaran dan dalam pemasaran ini membutuhkan jumlah dan mutu. Bahkan, kendala lain yang dihadapi misalnya masih tumpang tindihnya kebijakan, sehingga membutuhkan solusi yang kondusif.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT, Dr. Petrus Keron mengatakan, dalam pengelolaan HHBK di NTT, perlu diperhatikan supaya tidak ada masalah.
"Tolong libatkan masyarakat di sekitar lokasi. Mereka itu jadi pelaku utama pengelolaan hutan. Mereka itu yang tinggal di sekitar lokasi sekolah," ujarnya (yel)