Pemimpin dan Jerat Identitas

Melampaui Identitas
Idealnya seorang pemimpin ialah yang mampu berdiri mengatasi semua kelompok dan golongan. Ideal ini dimentahkan oleh kenyataan eksploitasi dan keterikatan berlebihan terhadap unsur-unsur pra-politis seperti etnis, agama, dan golongan. Identitas partikular ini sering tidak mampu dilampaui oleh seorang pemimpin, yang berimbas pada pilihan kebijakannya yang dianggap berat sebelah dan tidak menjunjung prinsip keadilan di hadapan publik. Sebab, pada ranah politik praktis, aktor politik yang terikat pada satu partai politik atau koalisi beberapa partai politik masih harus menambahkan identitas partai atau koalisi itu sebagai bagian dari dirinya.

Adagium "yang abadi dalam politik hanyalah kepentingan" menjadi sesuatu yang memang diwujudkan secara sangat gamblang dalam praktis perpolitikan saat ini, entah pada tingkat lokal maupun tingkat nasional. Konsistensi untuk bersikap pro kebaikan bersama menjadi sesuatu yang mahal dan nyaris punah dihantam lobi-lobi kepentingan yang bisa berubah dari waktu ke waktu.

Prakondisi yang memungkinkan masyarakat mengutamakan rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya tidak pernah benar-benar diwujudkan. Salah satu sebabnya ialah kalangan elite terjebak dalam situasi mengejar jumlah suara dukungan dan mengamankan posisinya, sehingga lebih rentan untuk jatuh dalam pilihan memainkan isu identitas, disertai janji ganjaran bagi mereka yang mendukung dan ancaman hukuman bagi mereka yang tidak mendukung. Alih-alih memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat, kaum elit yang pragmatis justru lebih senang menjebak diri dengan permainan isu identitas untuk mendulang dukungan.

Masyarakat yang tidak diberi pendidikan politik yang baik untuk mengutamakan rasionalitas dalam proses berdemokrasi akhirnya turut terjebak dalam permainan identitas ini. Menjadi sesuatu yang sulit bagi masyarakat untuk menjatuhkan pilihan bagi calon pemimpin atau aktor politik yang tidak memiliki ikatan indetitas dengan mereka, kecuali bila diiming-imingi bantuan uang (praktik money politics).

Kalau ingin berdemokrasi secara benar, maka pelampauan atas aneka lapis identitas yang melekat dalam diri seorang aktor politik sangat dibutuhkan, selain adanya pendidikan politik yang mencerdaskan bagi masyarakat. Kalau pelampauan ini belum bisa diwujudkan, segala macam teori tentang kepemimpinan yang ideal, atau politik sebagai upaya mewujudkan kebaikan bersama bagi semua orang, akan tetap tinggal sebagai mimpi yang selamanya tidak tergapai. Tidak heran bahwa menjelang suksesi kepemimpinan, isu yang dihembuskan tidak lain hanya seputar agama, etnis, ideologi partai, dan kelas sosial. Politik berubah menjadi tontonan yang membosankan, juga memancing konflik.*