Pemimpin dan Jerat Identitas

Oleh: Gusty Fahik
Pegiat pada Institut SOPHIA, Kupang

KAMPANYE Pemilihan Presiden 2014 lalu menjadi salah satu momen pertarungan identitas paling sengit di ruang publik dalam politik Indonesia. Tidak saja identitas etnis dan suku, identitas agama dan golongan pun diangkat sebagai isu untuk mendekatkan pemilih dengan dua pasangan calon yang bertarung kala itu. Sebetulnya, apa yang terjadi pada pemilihan presiden itu hanyalah puncak dari fenomena serupa yang terjadi di daerah-daerah, terutama pada momen pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif. "Orang kita" dan "bukan orang kita" menjadi semacam mantera sakti untuk mengumpulkan pendukung.

Melihat Identitas
Identitas sebagaimana ditunjukkan oleh Woodward (1997) dibentuk lewat penandaan perbedaan (the marking of difference). Identitas bergantung pada perbedaan yang dimapankan dalam sistem klasifikasi atau penggolongan yang terjadi dalam kelompok sosial. Klasifikasi dibuat berdasarkan prinsip oposisi biner, dimana populasi dibagi menurut berbagai karakteristik yang mereka punyai, sehingga pada akhirnya mereka terbagi menjadi setidaknya dua kelompok yang saling berlawanan.

Terbentuknya identitas lewat penandaan perbedaan ini pada gilirannya akan menyebabkan seseorang memiliki beberapa lapis identitas secara bersamaan. Sebagai misal, seorang bisa saja berasal dari etnis A, memeluk agama X, menduduki posisi penting dalam pemerintahan, karena itu tergolong dalam kelas menengah perkotaan. Dengan itu identitasnya menjadi tidak lagi tunggal. Lapis-lapis identitas ini akan menentukan bagaimana subjek ini kemudian mesti menampilkan diri ketika berhadapan dengan subjek lain.

Artikulasi identitas ketika berhadapan dengan subjek lain sangat bergantung pada intensi dan tujuan yang hendak dicapai oleh sang subjek sendiri. Secara sederhana, subjek yang saya gambarkan di muka akan menampilkan diri sebagai seorang beretnis A, ketika ia bertemu dengan sesama etnis A yang bukan beragama X. Ia mengesampingkan identitas agamanya. Hal ini terjadi ketika yang hendak ditonjolkannya ialah persamaan. Jika yang hendak ia tonjolkan adalah perbedaan, maka ia akan menampilkan diri sebagai seorang beragama X, ketika berjumpa dengan sesama dari etnis A yang bukan beragama X. Ia mengesampingkan identitas etnisnya.

Dari gambaran singkat ini dapat dikatakan juga bahwa identitas yang melekat pada seseorang memiliki dimensi dan implikasi sosial. Dunia sosial menjadi medan beroperasinya identitas oleh seseorang, sesuai intensi dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian identitas menjadi sesuatu yang politis.

Identitas dalam Ranah Politik
Kenyataan bahwa identitas itu tidak pernah tunggal menjadi makin seru ketika isu identitas dibawa ke ranah politik praktis, dan dijadikan isu yang dioperasikan oleh para aktor politik. Salah satu implikasinya ialah identitas menjadi komoditi yang dipakai untuk menjaring massa pendukung. Pada titik ini, lapis demi lapis identitas bisa dipakai dan dioperasikan demi mencapai tujuan, memperjuangkan kepentingan.

Pemilihan umum langsung membuat para aktor yang maju dalam kompetisi demokrasi itu dituntut untuk mencari cara mengumpulkan massa secara cepat. Celakanya ialah tuntutan untuk mengumpulkan massa pendukung ini tidak selalu diimbangi oleh niat memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat pemilih. Tidak heran bahwa isu yang paling bisa digunakan ialah isu identitas. Sang aktor mesti menunjukkan kesamaan-kesamaan yang melekat pada dirinya dengan yang ada pada diri massa yang hendak dipengaruhi. Ia bisa menggunakan lapis demi lapis identitas yang dimilikinya untuk memengaruhi massa.

Bila proses identifikasi yang dilakukan berhasil, maka akan muncul semacam gambaran tentang "orang kita" dan "bukan orang kita" di kalangan massa pendukung. Proses identifikasi dan semangat ini kelihatan wajar dan tidak mengandung masalah, sebab demokrasi memungkinkan masing-masing kelompok identitas untuk bisa merepresentasikan diri dan kepentingannya melalui aktor yang mereka pilih sendiri. Benarkah demikian?

Masalah akan muncul manakala aktor terpilih lebih mengikat diri pada massa pendukung yang didekatinya hanya berdasarkan persamaan identitas semata. Keterikatan ini akan semakin kompleks mengingat lapis-lapis identitas yang melekat dalam diri sang aktor, dan pilihannya untuk mengeksploitasi identitas tertentu selama masa kampanye mencari dukungan. Kemenangan sang aktor dalam sebuah proses politik lalu dianggap sebagai kemenangan kelompok identitas tertentu, serentak kekalahan bagi kelompok identitas lainnya.

Keluhan tentang keterikatan seorang aktor politik yang berkuasa dengan identitas tertentu melahirkan istilah lain yang juga santer terdengar yakni "balas dendam" dan "balas jasa" dalam penggunaan kekuasaan politik. Ada semacam ganjaran dan hukuman dari aktor terpilih bagi mereka yang mendukung dan tidak mendukung. Mereka yang dianggap sebagai barisan pendukung pantas diberi prioritas dalam penerapan kebijakan, sementara mereka yang bukan barisan pendukung wajar untuk diabaikan. Pada titik ini, harus juga disadari bahwa persoalannya tidak semata-mata terkait dengan identitas, melainkan terkait juga kepentingan sang aktor sendiri dalam mengamankan posisi dan kuasanya.

Ketidakmampuan melampaui ikatan-ikatan partikular ini bermula dari proses memeroleh dukungan yang telah keliru dilakukan sejak awal, seperti yang saya paparkan di muka. Aktor politik tidak mampu mengumpulkan dukungan dengan menawarkan ide-ide kreatif, rancangan kebijakan, atau gambaran visi dan misi yang menjawabi kebutuhan semua warga masyarakat. Yang terjadi ialah eksploitasi terhadap identitas-identitas partikular yang menguatkan solidaritas primordial yang justru menyuburkan praktik kolusi dan nepotisme dalam penggunaan kekuasaan.

Hal ini kelihatan semakin kompleks, ketika demokrasi yang menuntut rasionalitas diterapkan dalam kultur masyarakat yang masih sangat menghidupi solidaritas primordial, dimana masing-masing kelompok masyarakat lebih cenderung membangun ekslusivitas kelompoknya dan memandang kelompok lain sebagai saingan. Persaingan yang didasari pada gengsi dan semangat "orang kita" dan "bukan orang kita" ini menyebabkan perhitungan-perhitungan rasional yang dituntut oleh demokrasi tidak mendapat tempat semestinya dalam masyarakat.

Kualitas dan rekam jejak seorang calon pemimpin atau aktor politik tidak lagi mendapat perhatian serius oleh warga, karena warga lebih sibuk membangun solidaritas promordial berbasis identitas partikularnya sendiri. Isu-isu identitas juga sengaja dihembuskan oleh kalangan elite sehingga anggota masyarakat terpolarisasi menurut identitas partikularnya masing-masing. Ada kesan bahwa isu-isu identitas ini sengaja dipelihara dalam proses politik demi kepentingan elite tertentu.

Akibatnya ialah sering terjadi konflik sosial yang berujung kekerasan oleh karena perbedaan pilihan dan dukungan politik. Kasus demi kasus kekerasan pasca pemilihan kepala daerah di beberapa wilayah membuktikan bahwa eksploitasi politik atas identitas masyarakat bisa berakibat sangat fatal dan merusak.