Kisah Penganut Agama Leluhur Batak yang Terasing di Negeri Sendiri
Tatapan matanya tajam menghujam jantung saat pertama kali bertemu. Perkenalan diri dan sapa-sapa ringan tak dipedulikannya
lihat foto
"Sudah amannya, apalagi? Kami Dinas Pendudukan mengikuti peraturan, sudah tiga tahun saya bekerja sama dengan ASB melakukan pendampingan dan sosialisasi. Mereka (Parmalim dan UBB) sudah diterima untuk membuat KTP dan KK, yang penting ada surat keterangan dari pengurusnya tentang agama mereka. Cuma memang sampai hari ini peraturannya masih kosong," kata Arpian.
Sementara Ketua Komisi A DPRD Sumut Sarma Hutajulu menilai, persoalan ini muncul karena negara menyatakan memberikan kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk menganut agama dan kepercayaan. Lucunya, pemerintah kemudian menerbitkan aturan yang memenjarakan kebebasan tersebut dengan ditetapkannya enam agama yang diakui negara. Akhirnya, aliran kepercayaan seperti Parmalim, UBB dan lainnya diurus kementerian lain, bukan Kementerian Agama. Maka bermunculanlah diskriminasi-diskriminasi itu.
"Tolong, kami ingatkan, jangan ada lagi petugas pencatatan sipil, lurah atau Kepling, dan para guru, memaksa penganut Parmalim atau UBB untuk menuliskan agama lain di kolom agama KTP-nya. Tak peduli alasannya apa, itu pidana, pemberian keterangan palsu pada akta otentik. Lebih baik dikosongkan atau ditulis aliran kepercayaan saja," tegas Sarma.
Medan kota inklusi
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI), Yayasan Satunama Yogyakarta dan ASB, melaksanakan Program Peduli mulai Maret 2015 lalu. Target program ini adalah mewujudkan gerakan inklusi sosial dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bertindak setara dan semartabat.
Pada 26 Mei 2016 nanti, ASB menggandeng pemerintah Kecamatan Medan Denai mengadakan pesta rakyat bertema "Merayakan Tradisi Mewujudkan Kota Inklusi".
"Pesta Rakyat ini tujuannya menjadi wadah silaturrahmi antar masyarakat, antar warga, dan antara masyarakat dengan pengurus pemerintahan Kota Medan. Seni tradisi dan budaya yang akan ditampilkan nanti tidak saja menjadi hiburan tapi menjadi simbol keberagaman yang membuat satu, jangan ada lagi perbedaan. Ini juga akan menjadi momen dideklarasikannya Kota Medan sebagai kota inklusi," kata Ira sambil mengajak semua pihak untuk datang ke acara ini.
Namun mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Inklusi bukan pekerjaan mudah, tidak semua pihak, khususnya para pengambil keputusan dan kebijakan mendukung. Pemerintah Kota Medan menurut ASB belum menunjukkan sikap membuka tangan lebar-lebar untuk bersama-sama mewujudkan kota inklusi tersebut.
"Sekda Kota Medan saja masih bertanya dan tidak tahu ada komunitas penganut agama leluhur di Kota Medan. Kami menilai Pemkot Medan belum punya keinginan untuk mewujudkan kota inklusi ini. Begitu juga dengan sikap camat dan lurah tempat kaum marjinal itu berada. Kita lihatlah, apakah datang nanti wali kota medan membuka acara pesta rakyat itu," ucap perempuan berambut keriting itu dengan suara tertahan.
Wali Kota Medan Djulmi Eldin yang coba dikonfirmasi lewat telepon selulernya tidak menjawab panggilan masuk dan tidak membalas pesan singkat yang dikirim Kompas.com. Usaha kembali dicoba dengan menghubungi Kabag Humas Pemkot Medan, Budi Hariono. Budi mengaku belum mendengar bakal ada acara pesta rakyat itu. Budi lalu mengarahkan untuk menghubungi bagian Protokol Pemkot Medan, Andika.
"Siapa tahu undangannya sudah masuk di situ. Saya belum ada dengar soalnya. Protokol yang paling tahu," kata Budi.
Hingga berita ini diturunkan, Andika yang dihubungi juga tidak menjawab panggilan masuk dan membalas pesan di WhatsApp, begitu juga dengan Camat Medan Denai Hendra Asmilah. (Kompas.Com)
