Transformasi Baru Pemimpin NTT

Oleh Frits R Dimu Heo, SH, MSi
Pengamat Ekonomi Pembangunan

POS KUPANG.COM - Baru saja tanggal 9 Desember 2015 kita merayakan pesta demokrasi terbesar di Indonesia, pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan serempak di 224 kabupaten dan 35 kota di delapan provinsi, diikuti 826 pasangan calon petahana (incumbent) dan pemain baru.

Khusus untuk Provinsi NTT, Pilkada serempak di sembilan kabupaten menghabiskan dana sekitar Rp 144 miliar lebih dari APBD 2015. Kesembilan kabupaten itu adalah Ngada, Malaka, Sabu Raijua, Sumba Barat, Manggarai Barat, Manggarai, Sumba Timur, Belu dan Timor Tengah Utara.

Ada yang mengatakan bahwa Pilkada kali ini penuh dengan intrik keterkaitan kepentingan, hubungan kekerabatan, kesukuan, agama dan sebagainya serta tidak menutup kemungkinan adanya praktek politik uang (money politic).

Mereka yang menang atas hasil keputusan KPU setempat karena meraih suara terbanyak sedang menanti untuk dilantik oleh Gubernur setempat atau langsung oleh Menteri Dalam Negeri.
Terlepas dari motif di atas khususnya NTT, rakyat hanya menghendaki agar dalam kepemimpinannya ada paradigma baru untuk mengelola daerah NTT lebih baik lagi.

Paradigma Baru
Paradigma baru itu berupa transformasi diri. Arti kata transformasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "perubahan karakter, pola pikir dan seterusnya untuk menata kembali unsur-unsurnya". Transformasi dimaksud adalah dari "bureaucratic-monopolistic government" menjadi "entrepreneurial-competitive government."

Entrepreneurial government adalah pemerintah yang bijaksana dan selalu berpikir keras untuk melihat dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam memakmurkan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya tanpa harus menunggu kucuran dana dari Pemerintah Pusat.

Sementara competitive government adalah pemerintah daerah yang mendorong adanya kompetisi di antara penyedia layanan publik dalam upaya mereka memberikan excellent services kepada para stakeholder, apakah itu investor, wisatawan, atau masyarakat luas.

Perubahan kedua mengharuskan pemerintah daerah melakukan metamorfosis diri dari pemerintah daerah yang bermental birokrat (di belakang meja) menjadi pemerintah daerah yang berorientasi pelayanan, menjadikan rakyat sebagai pelanggan (customer-driven government) dan bertanggung jawab (accountable government) terhadap seluruh stakeholder-nya secara seimbang.

Customer-driven government adalah pemerintah daerah yang selalu berorientasi dan peduli terhadap setiap kebutuhan rakyatnya, menjadikan rakyat adalah tuan/raja dan pemerintah adalah sebatas abdi/pelayan masyarakat. Mereka secara serius mendengar para stakeholders (misalnya melalui investor satisfaction survey/survei kepuasan pelanggan) keinginan dan ekspektasi pelanggan dan merespons setiap keinginan tersebut dalam rangka memuaskan mereka dan bahkan selalu meninjau langsung ke sentra produksi untuk memberikan motivasi dalam bekerja dan melayani masyarakat, inheren dengan gaya blusukan Presiden Jokowi.

David Osborne, seorang pakar manajemen pemerintahan, menyebut pemerintah semacam ini dengan sebuah ungkapan, "put the customers in the driver's seat (meletakkan pelanggan di kursi pengemudi)".

Siapakah pelanggan pemerintah daerah? Pelanggan utama tentu saja adalah masyarakat yang mereka pimpin. Pelanggan lain adalah siapa saja yang memiliki potensi dan kontribusi bagi upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut. Mereka bisa investor yang menanam modal di daerahnya, kalangan industri yang mendirikan pabrik di situ, atau turis asing yang berkunjung membawa devisa.

Customer-driven government adalah juga accountable government yang sangat serius menempatkan akuntabilitas publik pada posisi terdepan dalam praktek kepemimpinan mereka, sebagai manifestasi "pertanggungjawaban" mereka kepada pelanggannya.

Sementara perubahan besar ketiga akan mendorong pemerintah daerah untuk mulai mengevolusi diri dari pemerintah yang hanya memiliki "local orientation" menjadi pemerintah yang memiliki "global-cosmopolit orientation." Pemerintah daerah semacam ini memiliki wawasan global. Mereka membuka diri terhadap masuknya sumber daya global dan berupaya mendapatkannya, tidak peduli dari mana sumber daya tersebut berasal.

Mereka membuka diri terhadap investor daerah, nasional bahkan investor asing, perusahaan asing, kepemilikan asing, produk asing, teknologi asing, orang-orang terbaik asing, sepanjang semua memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bukankah ini sejalan dengan hakekat MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) atau disebut pasar bebas Negara Asia Tenggara yang digulir sejak tanggal 1 Januari 2016?

Di samping itu global-oriented government juga berupaya keras membangun kemampuan inovasi, kapabilitas operasional, dan jaringan berskala global.

Rosabeth Moss Kanter menyebutnya 3Cs: Concept, Competence dan Connection sebagai jembatan bagi mereka untuk dapat berpartisipasi dan mengambil keuntungan maksimal dari terbentuknya ekonomi global.

Berdasarkan konsep 3Cs itu Moss Kanter mengatakan bahwa untuk sukses di dalam ekonomi global setiap daerah harus dengan tepat memposisikan diri berdasarkan tiga pilihan positioning berikut.

Pertama, berdasarkan C yang pertama yaitu Concept, daerah harus memposisikan diri sebagai penghasil konsep dan ide dalam rangka mewujudkan inovasi yang memiliki nilai pasar. Contoh daerah semacam ini adalah Silicon Valley di Amerika atau Bangalore di India.

Kedua, berdasarkan C yang kedua yaitu Competence, daerah harus memposisikan diri sebagai pusat manufaktur dimana daerah tersebut memiliki kemampuan memproduksi barang/jasa dengan kompetensi dalam quality, cost, delivery (QCD) yang kokoh. Contoh dari daerah semacam ini adalah Tangerang yang menjadi basis operasi perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta, atau Singapura menjadi basis pariwisata Asia.

Ketiga, berdasarkan C yang ketiga yaitu Connection, daerah harus memposisikan diri sebagai hub (penghubung jaringan) yang memungkinkan para pedagang (trader) dari seluruh dunia berinteraksi satu sama lain dan membangun jaringan. Daya saing utama dari daerah semacam ini terletak pada kemampuannya sebagai penghubung dan pemberi akses bagi satu pihak tertentu kepada sumber daya pihak lain dari seluruh dunia. Contoh dari daerah semacam ini adalah Cina yang menjadi business hub bagi para pebisnis dari seluruh kawasan Asia.

Transformasi Karakter dan Pola Pikir
Transformasi berikut yang perlu dilakukan Pemda NTT adalah perubahan karakter dan pola pikir pemimpin daerah yang melahirkan pemimpin berkarisma, berkarakter dan berpola pikir yang baik yang dibuktikan/tolok ukurnya adalah berkurangnya tingkat (angka) kriminal dan kejahatan sosial lainnya di tengah masyarakatnya dan meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya, karena pepatah mengatakan bahwa busuknya ikan dimulai bukan dari ekor, melainkan dari kepala.

Artinya, jika para pemimpin daerah baik, maka dengan sendirinya yang dipimpin itu akan meniru yang baik pula, dan endingnya bisa ditebak, rakyat akan semakin sejahtera lahir dan batin. Ini sejalan dengan gerakan Revolusi Mental Presiden Jokowi.

Contoh daerah seperti ini adalah Kota Medellin Kolumbia. Kota ini bermula kota gembong narkoba internasional dipimpin oleh Pablo Escobar dan yang secara konstan menyebabkan kejahatan konflik dan perang berkepanjangan di Kolombia. Kota ini dikenal sebagai kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi di dunia. Tahun 1991 tercatat 6.349 pembunuhan, 10 kali lipat dari Chicago.

Pemerintah Amerika Serikat menutup konsulernya di kota ini dengan alasan keamanan tahun 1981. Namun di awal abad 21, Medellín telah menjadi kota yang aman bagi penduduk dan wisatawan asing karena pertolongan Tuhan terjadi perubahan sosial dan ekonomi yang begitu pesat. Pemerintah lokal dibantu penduduk lokal bergotong royong menghapus citra buruk dan meningkatkan citra kota, dengan hasil yang dramatis, rakyat menjadi sejahtera. Semoga.*