Dua Terbilang Sejuta Terlunta

Kecuali itu, perlu pula diingatkan, para pemilih politik lebih memalukan karena harga diri manusia NTT kini sedang ditelanjangi habis-habisan oleh kelakuan dua anggota dewan ini. Berapakah kiranya harga diri manusia NTT, manusia asli pemilih NTT, yang adalah manusia Timor, Sumba, Rote, Semau dan Sabu? Lebih khusus disebutkan manusia Timor, Semau, Sumba, Rote dan Sabu karena diketahui khalayak ramai bahwa kalian manusia cerdas, tetapi kalian masih dililit belenggu rantai kemiskinan. Lalu, mengapa kalian masih memilih dua oknum ini? Ada apa gerangan di baliknya? Uangkah?

Gejala ini sesungguhnya dapat diraba. Dapat dijelaskan dari aspek perilaku politik massa atau perilaku konstituen NTT pada umumnya. Logika aksi kolekif politik manusia pemilih NTT dapat dilihat dari cara memilih aktor politik yang memenuhi kepentingan massa pada konteks pemilu. Terkait dengan itu, mungkin, buku yang ditulis Mancur Olson (The Logic of Collective Action) dapat menerangkan mengapa para politisi berintegritas rendah selalu dapat terus dipilih di NTT.

Memilih Mancur Olson dalam tulisan ini untuk menjelaskan perilaku pragmatis konkret manusia NTT sebagai langkah paling rasional bagi manusia miskin. Pikiran (buku) Mancur Olson terkait dengan para penulis lain seperti Horowitz, Robert Dahl dan Lijphart.

Para ahli ini menjelaskan bahwa sikap rasional masyarakat pemilih ditentukan oleh situasi pada konteks tertentu. Para politisi berintegritas rendah memanfaatkan kondisi dan situasi masyarakat pemilih itu tepat waktu, tepat konteks. Gagasan dan moralitas serta integritas aktor politik ditentukan oleh tindakan konkretnya, karena yang dilihat konstituen adalah tindakan pragmatis dan konkret yang dilakukan.

Memberi duit pada saat hendak melakukan pemilihan pada masyarakat miskin tanpa harga diri, misalnya, adalah sikap yang dianggap mulia oleh para konstituen. Bagi aktor politik berintegritas rendah, sama sekali tidak peduli dengan nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan para aktor prodemokrasi sebagaimana yang biasa dilakukan para intelektual kampus dan para aktivis.

Bagi mereka seat atau kursi itu adalah perolehan kekuasaan yang pragmatis konkret. Maka mekanisme beli suara jauh lebih pragmatis praktis dibanding proses penularan nilai-nilai politik demokrasi melalui tawaran gagasan pembangunan yang sustainable. Bagi konstituen miskin, nilai-nilai demokrasi terlalu abstrak bahkan tak ada manfaat praktis, sedangkan uang yang dibagi politisi jauh lebih konkret meski mungkin nanti mereka yang terpilih tak lagi peduli dengan harga diri para konstituen.

Hasil politik dengan mekanisme ini, bagi para ahli, melahirkan pilihan politik berbeda. Robert Dahl, misalnya, mengatakan dalam masyarakat sangat pluralis seperti kebanyakan negara di Asia, pemilihan langsung terkesan mengandung makna demokrasi, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah pseudo demokrasi (demokrasi bayangan), sedangkan bagi Horowitz, kemenangan pemilihan merupakan langkah insentif dari mayoritas untuk kepentingan politisi atau untuk keduanya.

Sedangkan dalam perspektif Lijphart, demokrasi konsosional akan memproduksi tindakan power sharing atau proporsional representation.

Kritikan atas gejala ini sesungguhnya juga menyentuh sikap kelas menegah intelektual dan para aktivis di NTT yang hanya lebih banyak menyerang teritori politik di kota dibanding menyentuh masyarakat lapisan kampung dan dusun di seluruh NTT.

Akibatnya bagi khalayak NTT sangat jelas. Meski dua anggota dewan terpilih dari NTT itu kasat mata (dari sudut pandang nilai demokrasi) tak layak merepresentasi kepentingan publik NTT, tetapi toh mereka tetap akan dipilih kembali. Siapakah di antara kita yang sanggup menjamin bahwa kelakuan minta saham dan mengancam aparatur itu merupakan perbuatan tercela pertama dari kedua oknum ini? Apakah kelakuan serupa itu merupakan perilaku yang menyejarah dari kehidupan sosialnya?

Jangan-jangan, aparatur Negara boleh diperlakukan (dihina dan diolok) oleh politisi kaya, karena mereka pun dijadikan instrumen untuk melindungi para orang kaya. Maka hasilnya sangat jelas, yaitu dua yang terbilang sejuta rakyat NTT yang terlunta. Itu sudah biasa dan dibiasakan di NTT. Lalu pertanyaan tersisa ialah sanggupkah manusia NTT keluar dari kelakuan budak, yaitu memilih wakil yang tidak bermutu?*