Yang MuLi(h)a(i)

Yang terjadi, justru lembaga penjaga kerhormatan pun 'kebobolan'. Yang lebih diutamakan adalah kepentingan sesaat yang tentu saja sesat. Permainan 'buka-tutup' sidang dengan mekanisme yang tak wajar menunjukkan bahwa lembaga penjamin tidak ingin tahu dan mau untuk memuliakan diri.

Ketiga, pemuliaan martabat Dewan khususnya dan bangsa pada umumnya masih bisa mungkin ketika pemimpin bangsa menjadi terdepan dalam melaksanakannya. Kemarahan Jokowi menandakan bahwa Presiden pilihan rakyat yang bagi banyak orang masih menjadi 'olokan' telah menunjukkan 'kebersihan' diri dalam menata bangsa ini.

Hal ini mesti jadi sebuah hal positif yang pada gilirannya mendorong semua elemen masyarakat untuk mendukungnya melalui masukan positif (tak terlupakan kritik konstruktif) demi mendorong percepatan pembangunan bangsa.

Keempat, bila dua hal pertama nyaris ada dan berperan, maka peran dari publik sebagai benteng akhir menjadi penting. Publik yang merasa harga dirinya dilukai akan tampil tidak sekadar mewakili partai pengusung dalam pemilu, tetapi secara tegas memberikan pembelajaran kepada siapa pun tentang tanggung jawab etis yang tidak bisa ditawar-tawar.

Representasi publik tentu saja hadir secara nyata melalui mahasiswa. Terhadap aneka kasus sosial, ekonomi, dan politik yang mencederai bangsa, mahasiswa dengan gesit turun. Namun dalam kaca mata etika, permasalahan yang terjadi sebenarnya berakar dari minimnya etika. Dengan demikian ketika kasus ini mencuat, desakan mahasiswa menjadi hal yang sangat penting hal mana sampai kini masih 'adem-ayem'.

Bila semua elemen bergerak, maka selain kian mengecil aneka tendensi kaum yang 'lihai' tetapi terutama makin menjadikan kemuliaan dewan dan bangsa ini terwujud.*