Jalan Provinsi di NTT Tinggal 40 Persen Mantap

POS KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT, Ir. Andre W Koreh, MT mengatakan, penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk NTT tahun 2016 berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur jalan. Penurunan itu menyebabkan target maksimum 70 persen mantap sulit dicapai sesuai standar pelayanan minumum.

"DAK Rp 15 miliar, apa yang mau kita buat dengan dana itu? Sementara alokasi anggaran itu kan banyak untuk infrastruktur," kata Andre ketika ditemui di sela-sela acara peringatan Hari Bakti PU ke-70 Tahun 2015 di halaman Kantor Dinas PU Provinsi NTT, Kamis (3/12/2015).

"Urusan-urusan daerah yang memang menjadi konten pemerintah pusat tetapi daerah tidak mampu membiayainya, itulah filosofi dana DAK. Berdasarkan standar pelayanan minimum, kita punya jalan di NTT harusnya 70 persen mantap pada posisi 2019," kata Andre.

Menurut Andre Koreh, jalan provinsi di NTT saat ini tinggal 40 persen mantap. Karena dari panjang 1.700 km bertambah menjadi 2.400 km, sehingga membutuhkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih besar agar 70 persen mantap bisa tercapai pada tahun 2019. "Lalu kenapa dana DAK kita turun. Itu yang buat saya aneh," kata Andre.

Soal kemungkinan menurunnya alokasi DAK dari pemerintah pusat akibat rendahnya daya serap tahun sebelumnya, Andre Koreh menampiknya. "Justru DAK tahun lalu kami punya penyerapan tinggi. Saya punya bukti. Kami sekarang daya serapnya hampir 100 persen. Di mana salah kita?" kata Andre.

Karena itu, Andre Koreh menyatakan mendukung langkah Ketua Komisi V DPR RI, Fary Francis yang akan menyampaikan protes kepada pemerintah pusat terutama pada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

"Saya minta pak Fary Francis memperjuangkan hak rakyat NTT. Kenapa bisa nol? Bandingkan dengan NTB (Provinsi Nusa Tenggara Barat) yang panjang jalannya cuma 1.800 km. Kami (NTT) panjang jalan 2.400 km tetapi kenapa DAK menurun?" demikian Andre Koreh. (mar)