RUU Pilkada
Banyak Anggota DPR Yang Membelot
Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, meyakini akan terjadi kejutan dalam voting pengesahan RUU Pilkada.
lihat foto
POS KUPANG.COM, JAKARTA--- Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, meyakini akan terjadi kejutan dalam voting pengesahan RUU Pilkada. Kejutan yang ia maksud adalah adanya anggota fraksi dari Koalisi Merah Putih yang akan memilih pilkada langsung.
"Saya meyakini akan ada yang berani (bersikap) berbeda dengan fraksinya. Dari fraksi-fraksi besarlah," kata Pramono, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Wakil Ketua DPR itu menjelaskan, kemungkinan besar pengesahan RUU Pilkada di sidang paripurna DPR, Kamis (25/9/2014), akan dilakukan melalui mekanisme voting. Ia memastikan, voting berlangsung terbuka sehingga dapat diketahui masing-masing anggota fraksi mendukung pilkada langsung atau pilkada DPRD.
Pramono melanjutkan, keyakinannya itu dilandasi sejumlah lobi lintas fraksi yang telah ia lakukan beberapa hari ini. Berdasarkan hasil komunikasinya dengan fraksi lain, termasuk fraksi partai Koalisi Merah Putih, banyak anggota DPR yang tak terpilih lagi di periode 2014-2019 akan mendukung pilkada langsung.
"Besok saya meyakini akan ada anggota DPR yang menggunakan hak politiknya berdasarkan hati nurani, tidak lagi terikat pada sekat-sekat fraksi. Ini terjadi di semua fraksi. Mereka para anggota DPR yang tidak terpilih lagi," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, setidaknya ada enam isu yang belum disepakati. Dia berharap agar isu tersebut dapat diselesaikan.
"Mudah-mudahan hari ini pengambilan keputusan tingkat pertama. Saya belum tahu bagaimana karena saat ini masih ada enam isu krusial yang harus dibahas. Mudah-mudahan isu krusial itu selesai, tinggal langsung atau tidak langsung saja," ujar Gamawan.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menyatakan, pihaknya juga memasukkan klausul larangan politik dinasti, yakni pencalonan kepala daerah dan wakilnya tidak boleh berasal dari satu garis keluarga.
Pemerintah juga menilai perlunya pelaksanaan pilkada serentak karena dianggap bisa menekan biaya pilkada. Namun, fraksi-fraksi masih belum bersepakat atas pilihan pemerintah itu. Gamawan berharap akan mengerucutkan opsi pilkada langsung atau tidak langsung untuk diajukan ke sidang paripurna pada Rabu (25/9/2014) hari ini.
