Oleh Isidorus Lilijawa

Mencermati Fungsi Pengawasan DPRD

Fungsi pengawasan DPRD tidak bisa tergantikan oleh pihak lain. Fungsi itu melekat dalam diri anggota DPRD

Editor: Benny Dasman
Mencermati Fungsi Pengawasan DPRD
ist
Anggota DPRD Kota Kupang, Isidorus Lilijawa

Oleh Isidorus Lilijawa, S.Fil, MM

PERTENGAHAN Agustus hingga awal September 2014 adalah masa pelantikan anggota DPRD baru di berbagai kabupaten/kota dan Provinsi NTT. Ada berbagai asa yang disematkan para konstituen di pundak para legislator baru ini selama 5 tahun ke depan. Satu hal yang pasti para anggota dewan baru ini diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara maksimal dan optimal, salah satunya fungsi pengawasan.

Realitas
Seperti kata peribahasa "Jauh panggang dari api", demikian pun implementasi fungsi pengawasan DPRD. Masih ada kecenderungan fungsi pengawasan itu berapi-api dalam wacana, tetapi minim implementasi. Tidak heran bila terjadi berbagai penyimpangan baik dalam tataran penyimpangan regulasi (Perda) maupun keuangan daerah (APBD). Hampir setiap tahun, BPK menyampaikan temuan-temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP). Hampir setiap hari pula kita membaca berita di koran-koran lokal soal kasus korupsi, pelanggaran peraturan daerah. Tesisnya adalah tanpa pengawasan yang berkualitas dari DPRD, maka pembangunan tersendat, keuangan daerah bocor, peraturan daerah bagai macan ompong.

Refleksi penulis selama lima tahun terakhir, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, umumnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa persoalan yang dihadapi antara lain, pertama, DPRD sering tidak terlibat dalam penyusunan awal rencana APBD khususnya dalam kaitan dengan penetapan kebijakan umum anggaran, juga tidak dilibatkan dalam forum-forum Musrenbang tingkat kabupaten/kota, bahkan penggunaan anggaran mendahului penetapan APBD tanpa pemberitahuan kepada DPRD.

Kedua, belum tersusunnya agenda pengawasan DPRD secara baik. Dalam menjalankan fungsi pengawasan seharusnya DPRD memiliki rencana atau agenda pengawasan meliputi apa, siapa yang akan diawasi, mengapa harus diawasi serta kapan dan bagaimana pengawasan tersebut dijalankan. Para wakil rakyat belum memandang pengawasan sebagai proses manajerial yang menentukan langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Pengawasan justru tidak sesuai dengan ruang lingkup pengawasan DPRD, tidak terprogram. Hal ini membawa dampak pada hal-hal berikut ini: ruang lingkup pengawasan DPRD terabaikan, duplikasi pengawasan dengan lembaga pengawasan lainnya, kurangnya mutu pengawasan, dan pengawasan belum efektif. 

Ketiga, belum adanya standar, sistem dan prosedur baku pengawasan DPRD. Pelaksanaan pengawasan DPRD masih dirasakan sebagai suatu pengawasan yang reaktif dan sporadis, tanpa terencana dan tersistem dalam pelaksanaannya. Standar pengawasan, sistem dan prosedur serta administrasi pengawasan belum banyak dirancang dan dibangun untuk penyelenggaraan pengawasan yang efektif dan efisien. 

Dalam tataran empiris, fungsi pengawasan belum berjalan secara maksimal karena terkendala oleh berbagai faktor misalnya kemampuan SDM (kemampuan dewan untuk memahami teknik dan substansi penganggaran) dan kelembagaan secara internal. Bahkan kinerja pengawasan DPRD belum sesuai harapan karena semakin tingginya tingkat KKN dalam era otonomi daerah.

Pengawasan terhadap keuangan daerah mengalami kendala ketika pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran terbatas. Pengetahuan teknis itu berkaitan dengan membaca dokumen anggaran mulai dari perencanaan anggaran yang ada dalam dokumen Rencana Kerja Pemenrintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Pioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketidakpahaman dalam membaca anggaran bisa menyebabkan DPRD `didikte' oleh eksekutif.

Dalam proses pelaksanaan dan pengawasan APBD, kurangnya pengalaman politik, kurangnya pemahaman tentang sistem akuntansi keuangan daerah menyulitkan DPRD untuk melakukan pengontrolan terhadap dokumen perencanaan yang diserahkan pemerintah. Selain itu, belum dipahaminya hal-hal teknis berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan APBD menjadikan banyak hal yang terlewatkan dalam persidangan, yang justru kemudian menjadi persoalan setelah mendapat sorotan publik. 

Berbenah
Di pundak, kepala dan hati para legislator baru ini kualitas fungsi pengawasan dipertaruhkan. Mesti ada langkah maju dalam agenda-agenda pengawasan DPRD secara konkrit di lapangan, tidak saja dalam ruang-ruang sidang. Yang harus dilakukan saat ini adalah pembenahan niat, agenda dan komitmen pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD secara politis akan mendukung berjalannya pemerintahan secara sehat dan terlaksananya berbagai program pembangunan dengan baik.

Kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya tidak saja ditentukan oleh kualitas anggota DPRD yang ada, tetapi dipengaruhi pula oleh perilaku (moral) anggota DPRD. La Palombara (1974) menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku dan peran legislatif, yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik personal (latar belakang, sosialisasi, nilai dan ideologi), pengalaman politik dan sifat pemilih.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2002), menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD. Beberapa penelitian lain (Indradi, 2001; Syamsiar, 2001; Sutarnoto, 2002), membuktikan bahwa kualitas DPRD yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja DPRD salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan.

Fungsi pengawasan DPRD tidak bisa tergantikan oleh pihak lain. Fungsi itu melekat dalam diri anggota DPRD. Semoga dengan pengalaman, pengetahuan, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki para legislator baru saat ini, kualitas fungsi pengawasan semakin baik. Tidak bijak membiarkan 5 tahun berlalu begitu saja tanpa menunjukkan kinerja pengawasan yang berkualitas. Ayo berbenah! * (Sekretaris DPC Gerindra Kota Kupang)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved