Tujuh Desa di TTU Rawan Pangan
Sampai dengan bulan Juni 2019, sudah ada tujuh desa di TTU mengalami rawan pangan
Penulis: Thomas Mbenu Nulangi | Editor: Adiana Ahmad
lihat foto
Tujuh Desa di TTU Rawan Pangan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi
POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU- Sampai dengan bulan Juni 2019, jumlah desa yang mengalami rawan pangan sesuai dengan data yang diperoleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sebanyak tujuh desa.
Indikator tujuh desa yang dikategorikan sebagai desa rawan pangan karena 60 persen komoditi pangan di tujuh desa itu mengalami kerusakan. Hal itu disebabkan oleh berbagai bencana alam seperti angin kencang dan banjir yang melanda tujuh desa tersebut.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU, Fransiskus Fai mengatakan hal itu kepada Pos Kupang di ruang kerjannya, Jumat (26/7/2019).
Fransiskus merincikan dari tujuh desa yang dikategorikan sebagai desa rawan pangan, sebanyak tiga desa tersebar di Kecamatan Biboki Selatan yakni Desa Upfaon, Desa Oenaem, dan Desa Supun.
Sementara itu, di Kecamatan Insana Tengah terdapat satu desa yang dikategorikan sebagai desa rawan pangan yakni Desa Lanaus. Di Kecamatan Kecamatan Bokomi Tengah terdapat dua desa yang mengalami rawan pangan yakni Desa Oenenu dan Oenenu Utara.
Kemudian, di Kecamatan Noemuti hanya terdapat satu desa saja yang masuk dalam kategori desa rawan pangan yakni Desa Nibaaf.
• Gandeng BPN, KPP Pratama Kupang Gelar Sosialisasi ke PPAT se-Kabupaten Kupang
"Karena 60 persen kondisi komoditi pangan di tujuh desa itu mengalami kerusakan yang disebabkan oleh angin kencang dan banjir, maka kita kategorikan tujuh desa itu sebagai desa yang rawan pangan," ungkapnya.
Fransiskus menambahkan, selain tujuh desa yang mengalami kondisi rawan pangan atau kategori merah, terdapat 128 desa yang mengalami kondisi kewaspadaan atau kategori kuning, dan sebanyak 59 desa yang dalam kondisi aman atau kategori hijau.
• PDIP Sumba Timur Akan Ubah Pola Rekrutmen Untuk Pilkada 2020
"Data mengenai desa yang mengalami rawan pangan bisa saja ada perubahan sampai pada bulan Desember nanti, tergantung laporan yang masuk, dan juga verifikasi di lapangan yang dilakukan oleh tim," terangnya. (*)
