Andre Koreh: KONI NTT Tidak Pernah Cuci Tangan Dalam Kasus Forki NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM-KUPANG-Ketua KONI NTT, Andre W Koreh dengan tegas membantah tudingan Fransiscus Fernando yang menyebut kalau KONI NTT melakukan 'cuci tangan' dalam kisruh kepengurusan Pengprov Forki NTT.

Justru sebaliknya, KONI NTT sebenarnya mau melakukan mediasi terhadap dua pihak yang sedang bertikai agar masalah organisasi ini tidak berkepanjangan dan mengorbankan para atlet karate dari semua perguruan.

Yang terjadi adalah adanya mekanisme dan prosedur yang salah dalam keseluruhan proses pemilihan pengurus. Mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT ini tidak menyangkal ada pertemuan yang digelar di kantornya saat itu.

• Presiden Joko Widodo Direncanakan Meresmikan Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu-NTT

Akan tetapi dia menggarisbawahi pertemuan itu dilakukan karena ada musyawarah sebelumnya yang salah.

"Yang bermasalah itu adalah musyawarah provinsi pertama dari mandat yang diberikan kepada PB Forki kepada tiga orang. Musyawarah itu tidak pernah memberitahu KONI. Jadi musyawarah itulah yang menyebabkan terjadinya penolakan dari tiga perguruan yakni KKI, Inkai dan Inkanas," ujarnya kepada Pos Kupang saat ditemui di Hotel Sotis, Jumat (17/5/2019).

• BREAKING NEWS- 8 Pejabat di TTS-NTT Dikenai Non Job, Saat Ini Mereka Belajar Tugas Satpol PP

Atas dasar masalah inilah, ia bersurat kepada KONI pusat yang memberitahukan adanya persoalan dalam tubuh Pengprov Forki NTT. KONI pusat pun meminta KONI NTT memfasilitasi pertikaian karena ini masalah di daerah.

Atas dasar petunjuk KONI pusat ini, lanjutnya, pihaknya kemudian menyurati PB Forki agar langsung turun tangan menyelesaikan masalah cabor karate di NTT.

"Dikirimlah Sekjen (PB Forki). Saya fasilitasi di kantor saya. Jadi bukan cuci tangan sebagaimana yang disebut oleh Frans Fernando," ungkapnya.

• Jelang Laga Persib Bandung vs Persipura Jayapura, Ini Sesumbar Pemain Maung Bandung Kim Kurniawan

Dia menegaskan justru Fransiscus Fernando terpilih sebagai Ketua Pengprov Forki NTT melalui mekanisme, prosedur dan tata cara yang salah karena musyawarah provinsi saat itu tidak mengakomodasi semua kepentingan.

"Musyawarah provinsi pertama itu tidak kuorum. Kabupaten tidak dilibatkan. Tujuh perguruan yang datang itu, orang-orang yang datang itu bilang 'saya dari KKI, saya dari Inkai' tapi tanpa ada surat mandat. Nah karena sudah ada konflik itu maka saya fasilitasi."

• Marko Simic Masuk Skuad Inti, Ini Formasi Pemain Persija Jakarta Hadapi Liga 1 Musim 2019

Sekjen PB Forki, Lumban Sianipar yang datang langsung ke Kupang pun memutuskan tujuh perguruan yang ada di NTT itu menjadi pemegang mandat untuk menggelar Musyawarah Luar biasa ulang dan dipilih Majelis Sabuk Hitam Herman Nai Ulu sebagai koordinator.

Pada saat itu, musyawarah luar biasa juga gagal memilih ketua.

"Karena mereka dekati Danrem dan Danrem tidak bersedia, mereka dekati pejabat di Bank NTT juga belum clear akhirnya sampai deadline yang ditetapkan PB Forki tidak berhasil (memilih ketua). Dikasih lagi waktu satu minggu tetapi tetap juga gagal."

Menanggapi kemelut internal yang belum tuntas ini, PB Forki sendiri langsung mengambilalih.  Hingga pada akhirnya, PB Forki bukannya menyelesaikan masalah tapi justru menerbitkan surat yang menunjuk Frans Fernando sebagai formatur tunggal yang jadi persoalan.

• Penyerang Persija Marko Simic Tak Sabar Berduet dengan Pemain Macan Kemayoran Riko Simanjuntak