Timbulkan Kesan Negatif, Wiranto Diminta Batalkan Pembentukan Tim Asistensi Hukum
LBH–YLBHI mendorong Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto membatalkan pembentukan Tim Asistensi Hukum
lihat foto
Timbulkan Kesan Negatif, Wiranto Diminta Batalkan Pembentukan Tim Asistensi Hukum
POS-KUPANG.COM- Alumni Lembaga Bantuan Hukum (LBH)–YLBHI mendorong Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto membatalkan pembentukan Tim Asistensi Hukum.
Dalam keputusan Kemenko Polhukam Nomor 38 Tahun 2019, Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam mendapat tugas mengkaji dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan melanggar hukum.
"Kepada Menko Polhukam, agar tidak menambah keruh dan kacau penegakan hukum, maka diharapkan membatalkan pembentukan Tim Asistensi Hukum," kata Abdul Fickar Hadjar seorang alumni LBH-YLBHI itu kepada wartawan, Selasa (14/5/2019).
• STIKES dan STKIP Citra Bina Nusantara Bermetamorfosa Jadi Universitas Citra Bangsa
Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti itu Menko Polhukam mempunyai posisi dan peran yang struktural di bawah presiden untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Sehingga, kata dia, pembentukan Tim Asistensi Hukum itu akan menimbulkan kesan negatif adanya intervensi pemerintah di bidang penegakan hukum terutama kepada pihak lawan politik.
"Hal ini penting untuk memastikan tidak adanya intervensi pemerintah dalam penegakan hukum, apalagi sangat bersinggungan dengan proses pemilu," kata dia.
• Ini Daftar Nama Tim Hukum Bentukan Wiranto yang Akan Pantau Ucapan Tokoh
Untuk proses penegakan hukum, dia meminta kepada pemerintah mempercayakan kepada instansi Polri. Atau, di bidang pemilu, melalui mekanisme sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).
Hanya saja, dia meminta, kepada Polri untuk bertindak profesional dan menghargai hak asasi manusia (HAM).
"Menghargai hak atas kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, tidak bersikap dan bersifat represif kepada masyarakat, atau bahkan intimidatif kepada masyarakat, yang menyampaikan pendapat, yang menyampaikan sikap politik yang berbeda dengan pemerintah, sesuai koridor hukum yang berlaku," katanya.
• Fahri Hamzah Nilai Pemerintah Panik Saat Menkopolhukam Wiranto Mengancam Tutup Media
Anggota tim
Dikutip dari kompas.com, tim Asistensi Hukum Polhukam yang dibentuk oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto sudah mulai efektif bekerja.
Pada hari ini, Kamis (9/5/2019), Wiranto memimpin rapat yang dihadiri oleh para-pakar dalam Tim Asistensi Hukum Polhukam.
Agenda rapat tersebut untuk membahas koordinasi pelaksanaan tugas Tim Asistensi Polhukam dengan lembaga lain.
Turut hadir dalam rapat itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Wakil Kepala Polri Komjen Ari Dono, serta Kepala Bareskrim Idham Aziz.
• Pemerintah Dituding Berkonspirasi dengan KPU, Begini Tanggapan Menko Polhukam Wiranto
