Tuntaskan Masalah Logistik Pemilu

Tuntaskan Masalah Logistik Pemilu

TINGGAL 34 hari lagi warga negara Indonesia yang telah memiliki hak memilih dan dipilih mengikuti pesta demokrasi lima tahunan, pemilihan umum legislatif (DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) serta pemilu Presiden.

Lembaga penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tanggal 17 April 2019 sebagai hari pelaksanaan Pemilu.

Walau limit waktunya semakin singkat, distribusi logistik belum tuntas. Di Provinsi NTT, ada lima kabupaten yang belum menerima logistik yakni Malaka, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Alor dan Sumba Tengah.

Menurut KPU Provinsi NTT, surat suara untuk lima kabupaten ini sedang dalam perjalanan.

Kita berharap logistik pemilu untuk lima kabupaten segera tiba.

Mudah-mudahan ekspedisi yang mengangkut logistik pemilu bergerak cepat agar distribusinya tuntas sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebelum hari H.

Kita juga berharap proses sortir dan pengepakan kembali berjalan lancar sehingga pesta demokrasi lima tahunan ini tidak menyisakan masalah.

Kita patut belajar dari pelaksanaan Pemilu 2014 yang distribusi logistiknya agak kacau.

Saat itu Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan manajemen logistik berhubungan langsung dengan para pemilih sedikit kacau.

Distribusi logistik terlambat atau tertukar membuat semua jadi berantakan.

Mudah-mudahan masalah tahun 2014 lalu dijadikan bahan evaluasi dalam manajemen logistik pemilu 2019 jauh dari masalah.

Pengalaman tahun 2014, masalah itu bermula dari ketidakberesan perencanaan. Dari segi DPT masih banyak pemilih yang tidak terdaftar atau terdaftar ganda.

Contohnya, orang yang sudah meninggal masih mendapatkan formulir C6 (surat undangan) atau seorang pemilih mendapatkan dua lembar C6.

Akibatnya seorang pemilih, apabila tidak bertanggung jawab, bisa mencoblos dua kali.