Pilar Tapal Batas SB-SBD Digeser Warga Wone, Sumbar Mengadu Ke DPRD

terhitung tanggal 9 Pebruari 2019, telah dibuat pagar bambu sehingga pihaknya tidak bisa melintas lagi untuk mengerjakan kebun.

Pilar Tapal Batas SB-SBD Digeser Warga Wone, Sumbar Mengadu Ke DPRD
POS KUPANG/PETRUS PITER
Ketua Komisi A DPRD Sumba Barat, Herman Djodi Poro didampingi Ketua Komisi C DPRD, Amir Hamzah saat meneriman warga Wone, Sumba Barat yang datang mengadu berkaitan dengan pergeseran pilar tata batas SB-SBD. Foto Selasa (12/2/2019) 

Pilar Tapal Batas SB-SBD Digeser Warga Wone, Sumbar Mengadu Ke DPRD

POS-KUPANG.COM|WAIKABUBAK---Warga Wone Kelurahan Weedabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Selasa (12/2/2019) pagi,mengadu ke DPRD Kabupaten Sumba Barat karena pilar perbatasan yang ditanam pada masa pemerintahan almahrum Bupati Dominggus Pandango digeser oleh oknum warga Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Bahkan terhitung tanggal 9 Pebruari 2019, telah dibuat pagar bambu sehingga pihaknya tidak bisa melintas lagi untuk mengerjakan kebun.

Karena itu, kedatangan ke sini untuk meminta dewan memperjuangkan nasib masyarakat Wone, Sumba Barat itu.

Ketiganya mengaku menurut peraturan hukum berlaku ketimbang harus memilih perang fisik.

Pesona RM BTS Bikin Kameramen Grammy Awards Nekat Lakukan Hal Ini Padanya Saat Sesi Wawancara

Begini Kondisi Terkini, Ruas Jalan dalam Kota Ende Banyak yang Telah Rusak

Warga Ende Sekarang Bisa Urus SIM Secara Online

Diakui, sesungguhnya telah terjadi dua kali perang mengenai persoalan dan saat ini kembali terjadi pergeseran pilar yang disertai dengan pagar bambu membuat warga tidak bisa bertani di lahan tersebut. Persegeran pilar cukup jauh sekitar 5 ha, jaraknya.

Demikian disampaikan Lingu Bolu Ama Wini bersama dua warga lainya saat bertemu komisi A DPRD Sumba Barat, Selasa (12/2/2019).

Terhadap hal itu Ketua Komisi A DPRD Sumba Barat, Herman Djodi Poro dalam pertemuan tersebut meminta ketiga warga tersebut harus dengan dingin hati dan menempuh jalur perjuangan sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Kedatangan ke DPRD adalah hal yang tepat untuk menyampaikan aspirasi rakyat.

Dan secara kelembagaan dewan akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk turun ke lapangan menyelesaikannya.

Ia menegaskan, persoalan tata batas hanya urusan administrasi pemerintahan saja tetapi tidak menghilangkan hak kepemilikan warga atas tanah tersebut.

Misalnya tanah warga Sumba Barat, secara administrasi pemerintahan berada di wilayah Sumba Barat Daya maka urusan pajak dan lainya berurusan dengan pemerintahan SBD.

Sebaliknya tanah warga SBD secara administrasi pemerintahan berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat maka urusan pajak dan lainnya berhubungan dengan pemerintahan Sumba Barat.

Jadi sesungguhnya urusan tata batas hanya urusan administrasi pemerintahan saja tanpa menghilangkan hak kepemilikan tanah warga bersangkutan. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Pitert)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved