Berita Kabupaten Lembata

Dewan Didesak Tolak Dua Agenda Bupati Lembata

Dua agenda itu, yakni pembangunan kolam apung di Pulau Awololong (pulau siput) dan satunya lagi pembangunan rumah jabatan Bupati Lembata.

Dewan Didesak Tolak Dua Agenda Bupati Lembata
POS KUPANG/FRANS KROWIN
Perwakilan masyarakat yang tergabung dalam ASTAGA, saat beraudiens dengan anggota Dewan di ruang sidang Dewan, Kamis (17/1/2019). 

POS- KUPANG.COM|LEWOLEBA -- DPRD Lembata didesak untuk menolak dua agenda besar Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur untuk tahun 2019 ini.

Dua agenda itu, yakni pembangunan kolam apung di Pulau Awololong (pulau siput) dan satunya lagi pembangunan rumah jabatan Bupati Lembata.

Desakan itu disampaikan Aliansi Masyarakat Lembata Menggugat (ASTAGA) saat melakukan audiens dengan beberapa anggota Dewan di Gedung DPRD Lembata, Kamis (17/1/2019). Audiens itu merupakan bagian dari aksi unjukrasa puluhan masyarakat yang tergabung dalam ASTAGA.

ASTAGA saat menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Lembata, Kamis (17/1/2019).
ASTAGA saat menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Lembata, Kamis (17/1/2019). (POS KUPANG/FRANS KROWIN)

Audiens itu dilakukan perwakilan ASTAGA yang terdiri dari 15 orang. Diantaranya, Broin Tolok, Kanis Soge dan Aleks Murin. Sementara pendemo lainnya tak diizinkan masuk ke dalam Gedung Dewan.

Dalam audiens itu, Aleks Murin menyebutkan, Awololong merupakan kampung masa lalunya leluhur Lembata. Kampung itu hilang karena musibah bencana alam menerjang kampung tersebut.

Selain itu, katanya, selama ini, pulau itu juga sebagai tempat masyarakat Lembata memilih siput. Jika pulau tersebut dibangun kolam apung dan fasilitas pariwisata lainnya, maka dikhawatirkan berdampak kurang baik terhadap Awololong yang biasa disebut sebagai pulau siput.

Bunyi Gemuruh Seperti Petir, Trans Utara Pulau Flores Lumpuh Total

Ia juga mempertanyakan, mengapa DPRD Lembata merestui pembangunan kolam apung dan fasilitas pariwisata lainnya di tempat itu. Apakah Dewan tidak memiliki data sejarah sehingga sedemikian mudahnya memberi restu atas rencana pemerintah tersebut.

Ia mengatakan, bila Dewan memberi restu berarti Dewan juga setuju apabila pemerintah mengeksplor Pulau Siput sambil menggusur masyarakat agar tidak boleh beraktivitas lagi di tempat tersebut.

Sementara itu, Broin Tolok menyebutkan bahwa saat ini tanah milik masyarakat sudah dijual perlahan-lahan kepada kaum borjuis. Bila ini tidak diantisipasi dari awal, maka akan semakin banyak tanah jatuh ke tangan orang berduit, ke tangan kaum kapitalis.

ASTAGA saat menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Lembata, Kamis (17/1/2019).
ASTAGA saat menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Lembata, Kamis (17/1/2019). (POS KUPANG/FRANS KROWIN)

Kalau demikian adanya, kata Broin, maka suatu hari nanti, masyarakat Lembata akan menjadi orang asing di negeri sendiri. Pasalnya, tanah miliknya telah jatuh ke tangan orang lain, ke tangan para pengusaha.

Hal yang sama, lanjut dia, bisa terjadi atas pulau siput. Bila ini tidak dicegah maka suatu saat nanti, pulau siput akan menjadi milik orang lain, dan masyarakat tak dapat lagi mencari siput sebagaimana yang terjadi selama ini.

Bebas dari Penjara BTP Ahok Janjikan Sejumlah Hal Ini Pada Warga Flores NTT, Catat Janjinya.

Foto Pria 68 Tahun Tak Kenakan Pakaian, Tidur di Lantai Beredar di Medsos

Bertarung Nyawa, Mengais Untung dari Jembatan Dagemage Putus di Kabupaten Sikka

2.000 Pengusaha yang Tergabung dalam Hash Akan Geruduk NTT Agustus Mendatang

Menurut Broin, apabila Dewan telah memberi restu sehingga saat ini fisik kolam apung itu mulai dibangun, maka Dewan juga harus secepatnya mereview kembali untuk merevisi peraturan daerah tentang pembangunan kolam apung dan fasilitas lainnya tersebut.

"Saat ini, kami masyarakat menolak pembangunan kolam apung itu. Kalau masyarakat tolak, maka Dewan juga harus tolak. Dewan harus menolak dua agenda besar pemerintah yang bersikeras membangun jetty dan kolam apung di Pulau Siput serta pembangunan Rumah Jabatan Bupati Lembata.

ASTAGA memberi deadline 7×24 jam kepada Dewan untuk meninjau kembali semua keputusan Dewan yang merestui pembangunan dua agenda pembangunan pemerintah kabupaten setempat. Jika ini tidak dilakukan, maka ASTAGA akan datang lagi dengan agenda yang sama, berjuang dan terus berjuang untuk membatalkan item pembangunan tersebut. (Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Frans Krowin)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved