Berita Kabupaten Lembata

Di Lembata ! Pendamping Desa Kurang Berperan

Pendamping desa yang ada di daerah ini dinilai tidak melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Itu terlihat dari munculnya kasus demi kasus, salah

Di Lembata ! Pendamping Desa Kurang Berperan
Pos Kupang.com/Frans Marang
Paulus Marang 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Frans Krowin

POS KUPANG.COM, LEWOLEBA -- Pendamping desa yang ada di daerah ini dinilai tidak melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Itu terlihat dari munculnya kasus demi kasus, salah satunya seperti yang terjadi di Desa Tobotani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata saat ini.

Penilaian itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Camat Buyasuri, Kabupaten Lembata, NTT, Paulus Marang dan Asisten I Sekda (membidangi pemerintahan dan kesra), Frans Emi Langoday, ketika ditemui Pos Kupang.Com secara terpisah di Kantor Bupati Lembata, Selasa (15/1/2019).

Paulus Marang mengatakan, Desa Tobotani itu ada di kecamatannya. Pada tahun 2017 lalu, di salah satu dusun di desa tersebut dibangun fasilitas umum berupa pos pelayanan terpadu (posyandu). Pembangunannya agak tersendat. Maklum, lokasi posyandu itu agak jauh.

Sampai akhir tahun 2017, katanya, fisik gedung itu tak selesai dibangun. Meski tidak rampung, namun pelaksanaan pekerjaannya dilanjutkan ke tahun anggaran 2018. Saat ini, fisik gedung tersebut sudah selesai dibangun.

Pihaknya tak tahu apakah sejak perencanaan pembangunan posyandu tersebut, pendamping desa terlibat atau tidak. Ia juga tak tahu apakah pendamping desa dilibatkan selama pekerjaan pembangunan gedung tersebut atau tidak.

Yang jelas, lanjut dia, saat ini posyandu yang dibangun itu sedang dalam penanganan aparat penegak hukum. "Di Tobotani itu ada pendamping lokal, tapi perannya saya tidak tahu," ujar Paulus.

Lurah Oebufu: Penanganan Sampah Harus Diserahkan ke Kelurahan

DIPECAT ! 10 ASN Koruptor di Sumba Barat Daya

Hal senada disampaikan Asisten I Sekda Lembata, Frans Langoday, ketika ditemui secara terpisah. Frans menyebutkan, peran pendamping desa itu kini menjadi keluhan berjamaah di daerah tersebut. Pasalnya, ada personal yang ditugaskan sebagai pendamping desa, tetapi peran pendampingan sepertinya tidak terlihat.

Itu terukur dari banyaknya persoalan yang ada di desa-desa. Belum lagi koordinasi antaraparat di tingkat kabupaten, khususnya yang membidangi urusan desa, belum optimal. Kondisi ini setidaknya berpengaruh terhadap kinerja kepala desa dalam membangun desanya.

Selama ini, lanjut Frans, untuk turun ke desa saja, yang dikeluhkan adalah masalah anggaran. Katanya dana tidak ada. Padahal, jika di tingkat OPD tak ada anggaran untuk turun ke lapangan, maka aparatur desa dapat dipanggil.

Jika instansi teknis kesulitan memanggil aparatur desa, kata Frans, maka aparatur di tingkat kecamatan (terutama yang membidangi pemerintahan desa), mestinya yang proaktif melakukan itu. Pasalnya, ada dana di desa yang bisa digunakan untuk koordinasi dengan pemerintahan di atasnya untuk mencegah pelbagai hal yang tidak diinginkan.

Akan tetapi, lanjut dia, lantaran yang terjadi selama ini tak seperti yang diharapkan, sehingga saat ini yang dituai pemerintah desa adalah masalah demi masalah. Salah satunya seperti yang terjadi di Deaa Tobotani. Masalahnya adalah oknum kades, AB kini berurusan dengan aparat penegak hukum karena dugaan penyelewengan keuangan negara dalam proyek pembanguna fasilitas umum (posyandu) di desa itu," ujarnya.

Ia berharap agar kasus semacam ini tak terjadi lagi di desa lain pada hari-hari mendatang. Itu artinya, peran pendamping desa harus dioptimalkan sehingga dapat mencegah pelbagai hal yang tidak diinginkan. "Saya harap agar ke depan peran pendamping desa lebih optimal untuk kepentingan bersama," ujarnya. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved