Pemuda Ikatan Keluarga Alor dan Kemahnuri Kupang Tuntut Pertanggungjawaban Pemerintah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pihak Ikatan Keluarga Alor (IKA) di Kupang bersama Kerukunan Mahasiswa Nusa Kenari (KEMAHNURI) Kupang menuntut pemerintah provinsi bertanggung jawab atas kejadian pencekalan dan penelantaran yang dialami oleh Selfina Etidena saat transit di Bandara El Tari Kupang pada Jumad (4/1/2019).

Mereka  juga mempertanyakan alasan mendasar pencekalan Selfina Etidena oleh pihak Satgas Nakertrans sehingga mahasiswa itu tidak bisa berangkat ke Jogjakarta untuk melanjutkan studinya.

Kepada wartawan dalam jumpa pers yang berlangsung di Asrama Pemkab Alor pada Kamis (10/1/2019) sore, Erson Atamau yang bertindak sebagai Perwakilan Pemuda Ikatan Keluarga Alor (IKA) Kupang, bersama Ketua Kemahnuri Kupang, Yohanis Lankari, paman Korban serta Selfina Etidena yang didampingi oleh Kuasa Hukum IKA Kupang Dedy Jahapay, S.H mempertanyakan dasar dilakukannya pencekalan kepada korban, padahal jelas-jelas menurut mereka, saat itu korban sudah menunjukkan bukti identitas sebagai seorang mahasiswa.

• Menghilang’  Dua  Bulan  Lebih!  Kasi  Keuangan dan Aset  Desa PMD Disanksi Berat

• Pencekalan Keberangkatan Mahasiswa di Bandara El Tari! Kami Tak Mau Bertanggungjawab  

“Apakah dilihat dari ciri fisik dan penampilannya sehingga adik kami ini dilarang untuk berangkat dengan tuduhan mau menjadi pekerja? Jika itu yang menjadi dasar atau parameter untuk menahannya maka kami melihat bahwa tindakan petugas tersebut diduga berbau rasis,” ungkap Erson Atamau.

Mereka juga menyayangkan sikap petugas dan para pihak yang bertanggung jawab yang menelantarkan Selfina usai tindakan pencekalan itu.

“Dalam pandangan kami semestinya pihak satgas memberikan layanan transportasi dan akomodasi sebagai bentuk tanggung jawab moril dan atas nama kemanusian. Untung saja, Selfina memiliki keluarga di Kupang, kami tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi padanya seandainya tidak ada keluarganya di Kupang,” tambah Erson.  

Mereka mengatakan tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang yang telah melukai hati sebagai keluarga.

“Kami juga menduga tindakan yang telah dilakukan Petugas adalah bentuk tindakan perlawanan terhadap kebijakan Moratorium TKI oleh Gubernur NTT, sebab dari kronologi peristiwa yang terjadi memberi kesan bahwa pihak Satgas Nakertrans sedang sengaja ingin membuat persoalan dengan mengada-ada regulasi yang belum jelas untuk menarik kebencian masyarakat terhadap program Moratorium TKI oleh Gubernur NTT,” Yohanis menimpali.

Oleh karena itu, IKA dan Kemahnuri nyatakan sikap untuk meminta pertanggungjawaban Pemerintah dalam hal ini Dinas Nakertrans Provinsi NTT atas kerugian waktu yang dialami oleh Selfina.

IKA dan Kemahnuri juga menuntut Dinas Nakertrans provinsi NTT untuk segera melakukan Jumpa Pers dan menyatakan permohonan Maaf kepada Publik Alor, Keluarga, dan juga Kampus STT Galilea Indonesia.

Selain itu, juga menuntut agar segera mencopot jabatan Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Nakertrans NTT karena dinilai tidak mampu membina petugas (satgas) yang ditempatkan di bandara El Tari Kupang. Berikut mencopot jabatan petugas Satgas Nakertrans dimaksud, karena diduga telah melakukan tindakan rasis terhadap suku bangsa Alor di bandara El Tari Kupang.

Mereka juga menuntut Gubernur NTT segera memanggil Plt Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT untuk melakukan pembinaan yang selayaknya.

“Jika dalam waktu 2x24 jam pihak Dinas Nakertrans Provinsi NTT tidak melakukan permohonan maaf maka Ikatan Keluarga Alor Kupang dan KEMAHNURI akan menduduki kantor Nakertrans NTT,” tegas Yohanis.

Hingga Jumad (11/1/2019), Selfina belum mendapat kejelasan nasib terkait keberangkatannya ke Jogjakarta. Ia bahkan terancam tak mengikuti proses perkuliahan sebagaimana mestinya karena tak bisa menunjukkan bukti fisik kartu mahasiswa sebagaimana yang diminta pihak Satgas Nakertrans Bandara El Tari. (*)