Opini Pos Kupang

Wajah Walikota di Karang Dempel

Padahal sebaliknya, kontrol semakin sulit untuk dilakukan. Sangat disayangkan kebijakan ini juga diamini dan dilakukan

Wajah Walikota di Karang Dempel
POS-KUPANG.COM/AMBUGA LAMAWURAN
Plang Penutupan Lokalisasi Karang Dempel Kupang. Gambar diambbil pada Selasa (1/1/2019). 

Oleh Pdt. Emmy Sahertian
Pendeta dan Aktivis Peduli HIV/AIDS

POS-KUPANG.COM - Keputusan Pemerintah Kota Kupang untuk menutup lokalisasi Karang Dempel merupakan bentuk kekeliruan logika dasar, sebab menutup lokalisasi tidak berarti menutup pelacuran atau prostitusi. Artinya tanpa `lokalisasi' upaya intervensi pencegahan dan perlindungan warga dari bahaya HIV/AIDS semakin sulit dikontrol.

Penangkapan beberapa artis di Surabaya baru-baru ini menunjukkan seks telah menjadi industri dan beroperasi tanpa harus melalui `lokalisasi', dengan berbasis media online. Di Kupang, hal yang sama juga terjadi dengan masif, tanpa mendapatkan perhatian memadai, baik lewat prostitusi online, maupun spa/pitrad yang juga melakukan praktik prostitusi.

Penutupan lokasi "Karang Dempel" Kupang yang selama ini disebut sebagai sebuah lokalisasi para pekerja seks adalah bagian dari kebijakan nasional Indonesia bebas lokalisasi.

Perselingkuhan Dosen dan Mahasiswi di Kupang, Ini 5 Faktor Psikologi Terjadinya Perselingkuhan

Ramalan Zodiak Jumat 11 Januari 2019: Sagitarius Batasi Pengeluaran, Leo Bakal Lalui Hari yang Buruk

Jadi Drama Korea Pertama yang Tayang di Youtube, Ini 4 Fakta Drakor Top Management

Tindakan ini oleh Pemkot Kupang disambut baik untuk memberantas "penyakit sosial" dan dianggap dapat memberantas angka penularan HIV dan AIDS.

Padahal sebaliknya, kontrol semakin sulit untuk dilakukan. Sangat disayangkan kebijakan ini juga diamini dan dilakukan oleh seorang doktor dan dokter yang memimpin sebuah kota.

Absurditas Keputusan Walikota

Lebih absurd lagi, upaya ini juga dianggap dapat meningkatkan martabat bangsa dan negara dengan mencontoh apa yang telah dilakukan di Jakarta dengan lokasi Kramat Tunggak dan Kali Jodo, juga kebijakan Ibu Risma, Walikota Surabaya dengan kebijakan penutupan Lokalisasi Gang Doli Surabaya.

Nada dasar dari keputusan menutup lokalisasi KD disebut dengan alasan yang sangat moralistik. Kita mungkin perlu berpikir ulang dengan kepala lebih dingin. Sebab ketika kita menutup lokalisasi, tidak berarti pelacuran langsung berakhir. Setidaknya ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan berdasarkan premis ini.

Pertama, istilah "lokalisasi" adalah sebuah pendekatan kesehatan masyarakat untuk melokalisir, mengontrol dan memutus mata rantai sebuah epidemik atau pewabahan yang mengancam jiwa masyarakat. Dulu orang mengatakan tentang rumah bordil atau rumah pelacur, tetapi kemudian belakangan kita mulai terbiasa menggunakan kata lokalisasi.

Halaman
1234
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved