Berita Kabupaten TTS

Yayasan SSP Sebut 131 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Terjadi Selama 2018

saat ini sudah dilihat sebagai persoalan publik yang harus ditangani dengan serius.

Yayasan SSP Sebut 131 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Terjadi Selama 2018
POS KUPANG/DION KOTA
Nampak suasana audince Yayasan SSP dengan para Caleg DPRD TTS untuk menggalang dukung percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di kantor sekertariat Yayasan SSP 

POS-KUPANG.COM|SOE – Yayasan Sanggar Suara Perempuan ( SSP) menyebutkan selama tahun 2018 terjadi 131 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dimana, 65 kasus yang terjadi merupakan kasus kekerasan seksual.

Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan jumlah kasus di tahun 2017. Pada tahun 2017, terjadi 121 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat 10 kasus pada tahun 2018 menjadi 131 kasus.

Melihat tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan, saat ini persoalan kekerasan terhadap perempuan mulai dianggap penting untuk dilawan oleh semua pihak, mulai dari tingkat desa, hingga tingkat pusat.

Persoalan kekerasan terhadap perempuan yang didulunya dianggap sebagai persoalan individu, saat ini sudah dilihat sebagai persoalan publik yang harus ditangani dengan serius.

Berdasarkan data yang dihimpun Yayasan SSP sendiri, pelaku kekerasan terhadap perempuan merupakan orang dekat korban. Mulai dari orang tua, pacar, bapak kecil, pengampi hingga guru. Mirisnya lagi korban kekerasan seksual yang masih berstatus anak (usia 6- 18 tahun) jumlahnya mencapai 45 orang.

Wakil Direktris Yayasa SSP, Filipin Taneo-Therik mengatakan, salah satu usaha untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan melindungi hak-hak perempuan adalah dengan segera disahkannya UU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kehadiran UU ini, tidak hanya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga menjadi jaminan perempuan korban kekerasan mendapatkan haknya dan perlindungan yang maksimal dari negera.

" Kami, Yayasan SPP yang masuk dalam forum pengada layanan mengajak seluruh komponen daerah Kabupaten TTS untuk melihat kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu hal yang urgen untuk segera kita atasi. Oleh sebab itu, kita mengajak seluruh komponen termaksud para Caleg untuk bersama-sama kita mendorong pemerintah khususnya komisi XIII DPR RI agar mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sehingga pada 2019 mendatang sudah bisa disahkan," pintanya dalam pers rilis yang diterima pos kupang, Jumat ( 21/12/2018) pagi.

Satker Jalan Nasional Lapor Bupati Matim. Ini Laporannya !

Saat Home Service Labkes NTT Beri Layanan Kesehatan Bagi Warga Kota

Para Kades di Mabar Harus Kerja Sama Dengan Pendamping Desa

Taman Air Panas Oka Jadi Favorit Wisatawan Domestik di Larantuka

Anwar Pua Geno Titip Beberapa PR Buat Mendagri, Tjahjo Kumolo

Dirinya juga meminta peran aktif dari seluruh komponen mulai dari tingkat keluarga, RT, RW, Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, Pusat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan LSM-LSM serta Organisasi Pemerhati Perempuan untuk sama-sama memerangi tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Dengan semakin banyak komponen yang bergerak melawan tindakan kekerasan terhadap perempuan, Filipin yakin angka tindak kekerasan terhadap perempuan bisa diturunkan.

" Butuh kerjasama dari semua komponen untuk memerangi tindakan kekerasan terhadap perempuan. Yayasan SSP tidak bisa bekera sendiri dalam melawan tindakan kekerasan terhadap perempuan," sebutnya. (Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Dion Kota)

Penulis: Dion Kota
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved