Berita Kabupaten TTS

Banyak Warga Memilih Bekerja Di Luar, Begini Alasannya

hingga saat ini masih ada masyarakat kabupaten TTS yang mengurus dokumen guna berangkat bekerja ke luar negeri

Banyak Warga Memilih Bekerja Di Luar, Begini Alasannya
POS KUPANG/DION KOTA
Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten TTS, Yohanes Lakapu

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Dion Kota

POS-KUPANG.COM| SOE – Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten TTS, Yohanes Lakapu mengatakan, hingga saat ini masih ada masyarakat kabupaten TTS yang mengurus dokumen guna berangkat bekerja ke luar negeri. Hal ini menurutnya, disebabkan karena minimnya lapangan pekerjaan di daerah dan juga tingkat pendidikan pencari kerja yang rendah sehingga tak mampu bersaing di daerah.

" Masih, masih ada yang urus dokumen untuk bekerja di luar NTT. Kita prinsipnya hanya memberikan rekomendasi untuk mengurus dokumen lanjutan ke tingkat propinsi. Jika memang di propinsi sudah melakukan moratorium, seharusnya tidak layani lagi pengurus dokumen untuk tenaga kerja ke luar. Namun hingga saat ini saya belum lihat kalau ada Surat Keputusan terkait Moratorium pengiriman tenaga kerja," ungkap Yohannes.

Motivasi masyarakat TTS bekera di luar TTS sendiri lanjutnya, tidak lepas dari minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah dan minimnya tingkat pendidikan si pencari kerja tersebut.

Baca: DPRD Minta Hidupkan Revolusi KIA

Baca: Prof Felisianos Launcing Buku Jalan Lain Karya Veronika Ule

Baca: Jelang Musim Pancaroba, 8 Makanan yang Bisa Memperkuat Kekebalan Tubuh

Baca: Selangkah Lagi Puskesmas Oekabiti Menuju Akreditasi

Baca: Salmafina Sunan Kabur Dari Rumah, Benarkah Dipukul Sang Ayah? Fakta Lebih Bicara

Pasalnya, kebanyakan tenaga kerja yang memilih bekerja ke luar TTS, hanya menamatkan pendidikan paling tinggi di SMP. Sehingga mereka kesulitan bersaing dengan ijazah yang hanya SD atau SMP tersebut. Namun dilain sisi, sisi pencari kerja tersebut menginginkan upah yang tinggi. Oleh sebab itu, mereka cenderung memilih bekerja ke luar daerah atau luar negeri.

" Mau bagaimana lagi, bekerja merupakan hak asasi setiap manusia yang dilindungi UU. Selagi itu prosedural, saya rasa kita tidak bisa menahan seseorang untuk berangkat bekerja ke luar. Apa lagi, di daerah kita, jumlah lapangan pekerjaan masih minim. Belum lagi kita bicara tingkat pendidikan dari si pencari kerja tersebut," jelasnya.

Baca: Hingga Memasuki Hari Ke-4, Baru 7 Peserta Yang Mampu Lolos Passing Grade

Baca: Salmafina Sunan Kabur Dari Rumah, Benarkah Dipukul Sang Ayah? Fakta Lebih Bicara

Baca: Seleksi CPNS, Passing Grade Berlaku Nasional, Peserta yang Lulus Passing Grade Belum Capai 100

Baca: Yulianus Yakin Lulus Karena Sudah Persiapkan Diri Secara Baik

Ketika disinggung terkait data tenaga kerja non prosedural dari Kabupaten TTS yang dicekal di Bandara El Tari Kupang, maupun yang dideportasi dari Malaysia, Lakapu mengatakan, data bulan September hingga saat ini belum dikirim oleh pihak Satgas dan BP3 TKI Kupang. Sedangkan data ulan Julia, ada dua TKI non prosedural yang dicekal di bandara el tari kupang. Sedangkan Agustus, dua tenaga kerja non prosedural asal TTS dideportasi pihak Malaysia kembali ke TTS.

" Ada dua tenaga kerja non prosedural yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di malaysia yang dideportasi usai kedapatan tidak memiliki dokumen resmi. Saat ini, keduanya sudah dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Kita berharap, warga Kabupaten TTS yang ingin bekerja di luar NTT atau luar negeri bisa melengkapi dokumen sehingga berangkat secara prosedural. Hal ini untuk menjamin keselamatan dan hak-hak sebagai tenaga kerja," pintanya. ( *)

Penulis: Dion Kota
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved