DPRD Minta Hidupkan Revolusi KIA

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Pemerintah NTT perlu menghidupkan kembali atau mengaktifkan kegiatan Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Upaya ini bisa mendeteksi dini kasus stunting di NTT.

Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi V DPRD, Ismail J Samau, S.E,M.M, Selasa (6/11/2018).

Menurut Ismail, Pemprov NTT sudah memiliki Perda tentang Revolusi KIA sejak beberapa tahun lalu dan upaya itu dinyatakan mampu menekan kematian ibu dan anak termasuk mengatasi persoalan gizi pada anak.

"Kita perlu hidupkan kembali Revolusi KIA, Revolusi ini, waktu itu kita punya Pergub, kemudian kita buat perdanya," kata Ismail.

Baca: Salmafina Sunan Kabur Dari Rumah, Benarkah Dipukul Sang Ayah? Fakta Lebih Bicara

Baca: Lima Fakta Reino Barack Putus Hubungan dengan Luna Maya. Nomor 1 Masih Misteri

Baca: Brankas Kantor BPSDM NTT Dibobol Maling, Lebih Dari Rp 230 Juta Raib

Dijelaskan, salah satu faktor yang membuat Indeks Pembangunan Manusia‎ (IPM) di NTT rendah karena masalah stunting. Karena itu, ketika ingin mengatasi masalah ini, pemerintah perlu aktifkan lagi Revolusi KIA.

Lebih lanjut, perhatian kesehatan ibu hamil juga masih minim, karena hanya bisa diandalkan pemeriksaan di Posyandu setiap bulan.

"Perhatian -perhatian ini tidak maksimal, akibatnya mempengaruhi janin mulai sejak usi nol bulan. Kondisi ini yang pada akhirnya menyebabkan gizi buruk dan juga masalah lainnya, sampai pada ada yang meninggal," kata Ismail.

Dia mengharapkan ada intervensi ‎pemerintah dan DPRD untuk penanganan masalah gizi buruk atau stunting ini.

"Jadi di Posyandu memang sebagai ujung tombak yang mengontrol perkembangan bayi. Namun, kader-kader Posyandu juga tentu masih terbatas‎, bahkan fakta yang kita temukan itu masih ada minim fasilitas," katanya.

‎Ismail mengatakan, masalah stunting perlu menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota terhadap intervensi anggaran.

"Selain Posyandu, juga ada puskesmas-puskesmas harus diperhatikan masalah ini. Kami belum melihat ada keseriusan untuk mengurus ini, bahkan justru akan pengaruhi masa depan anak-anak bangsa dan daerah," ujarnya.(*)