Dinas Perpustakaan NTT Ajukan RAPBD 2019 Rp 2.6 Miliar! Ini Peruntukkannya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG -- Dinas Perpustakaan Provinsi NTT mengalokasikan Rancangan APBD 2019 untuk belanja langsung hanya Rp 2.6 M lebih.
Ketua ‎Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto menyampaikan hal ini saat rapat bersama Dinas Perpustakaan NTT , Jumat (2/11/2018).

Rapat ini berlangsung‎ di ruang rapat Komisi V.

Menurut Jimmi, dana untuk belanja langsung tersebut hanya Rp 2,6 M saja, namun untuk buat apa saja.

Baca: Bawaslu NTT Kuatir Partisipasi Pemilih di Pemilu 2019! Ini Alasannya

"Kalau bayar gaji pegawai di sana tidak bisa. Saya lihat uang sedikit saja, karena itu Pak Kadis , jangan lama-lama bicara dan tidak  usah uraikan lagi," katanya.
‎

Wakil Ketua Komisi V, Mohamad Ansor mengatakan,dirinya merasa kasihan dengan alokasi anggaran di Dinas Perpustakaan, padahal, lanjutnya, Gubernur NTT selalu kumandangkan soal literasi.
‎

"Saya kasian juga pak Kadis mau siasati bagaimana. Anggaran ini kecil sekali, padahal, gubernur NTT selalu kumandangkan soal literasi," kata Ansor.

Kadis Perpustakaan NTT, Ir. Fredrik Tielman mengatakan, ‎dana untuk belanja langsung Rp 2,6 M lebih, dimana belanja secara keseluruhan dan urusan perpustakaan, sudah merupakan urusan wajib non belanja dasar.

Dia merincikan, dana untuk administrasi perkantoran Rp 582 juta lebih ‎, sedangkan soal peningkatan sarana prasaran Rp 7 juta.

Tielman juga mengatakan, ada alokasi dana ‎ Rp 50 juta untuk mengakreditasi perpustakaan-perpustakaan.

"Ada pengembangan teknologi informasi dan elektronik sekitar Rp 237 juta ‎.Sedangkan rapat-rapat ikatakn pustaksawan Rp 40 juta, workshop Rp 5 juta," katanya.

Sedangkan soal biaya ‎operasional sistem layanan Rp 6 juta, sedangkan
Sementara itu untuk dana monitoring dan evaluasi ‎(Monev )tidak ada angaran untuk 2019,

karena itu, pihaknya berupaya untuk dapat alokasi dana untuk monev, karena ada lima kabupaten dan di masing-masing kabupaten ada sdua desa yang bekerjasama dengan Coca Cola Founfastion.

"Kami seming minta perkembangan dari Perpustakaan Nasional terhadap perkembangan perpustakaan di 10 desa ini, karena itu diharapkan ada dana monev," ujarnya.

Dikatakan, dalam tahun 2019 ada tiga kabupaten yang juga akan ada kegiatan pengembangan pustakawan.Tiga kabupaten itu, yakni Lembata, Belu dan Kabupaten Kupang akan mendapat dana untuk menangani soal pengembangan sumber daya pustakawan.

Terkait penerimaan, Tielman mengatakan, Dinas Perpustakaan menargetkan penerimaan 2019 sebesar Rp‎ 27.100.000 . (*)