Berita NTT Terkini

Soal Tim Gubernur Percepatan Pembangunan, DPRD Dukung Asalkan Tidak Menyalahi Aturan

Saya kira kita dukung sepanjang tim itu memberi saran dan masukan. Namun pemerintahan daerah itu sesuai UU adalah pemerintah dan DPRD.

Soal Tim Gubernur Percepatan Pembangunan, DPRD Dukung Asalkan Tidak Menyalahi Aturan
Sekretaris Komisi V DPRD NTT, Ismail J Samau 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Saya kira kita dukung sepanjang tim itu memberi saran dan masukan maka sangat baik. Namun pemerintahan daerah itu sesuai UU adalah pemerintah dan DPRD. Kita punya UU pemerintahan daerah, yakni UU Nomor 23 Tahun 2014, peraturan pemerintah yang mengatur soal pengelolaan pemerintahan sehingga perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan aturan itu.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD NTT, Ismail J Samau, S.E, M.M kepada POS-KUPANG.COM, Senin (8/10/2018).

Menurut Ismail, pembentukan tim gubernur untuk percepatan pembangunan itu. Tetapi pemerintahan merupakan lembaga formal, karena itu tim tersebut harus diatur secara formal dengan mekanisme pemerintahan, serta mengacu pada aturan yang berlaku.

Baca: Bupati TTU Serahkan SK 100 Persen Kepada 119 ASN

"Jadi sepanjang memberi pikiran-pikiran,masukan, itu sah-sah saja. Tetapi didalam melakukan proses mengeksekusi pikiran atau ide-ide itu, tentu harus mengikuti aturan-aturan formal yang ada," katanya.

Sekretaris Komisi V DPRD NTT ini mengharapkan gubernur dan wagub serta tim yang ada melakukan diskusi-diskusi untuk mendapat masukan dan saran-saran, namun apapun keputusan yang diambil, sesuai UU 23/2014 bahwa pemerintahan itu gubernur dan DPRD sehingga semua harus melalui persetujuan DPRD apabila ada konsekwensi dengan anggaran apabila anggarannya cukup besar.

Baca: Bupati Flotim Serahkan Mesin Pengolah Sorgum kepada Masyarakat Petani di Solor

Dikatakannya, dalam pelaksanaan program unggulan pemerintah tentu dengan adanya tim ini dapat membantu mewujudkannya.

Terkait visi misi gubernur dan wagub NTT, ia mengakui, dalam rapat pimpinan dirinya sempat menyampaikan bahwa visi misi yang ada, belum menjadi program manakala belum tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Kita harus ada perda tentang RPJMD yang didalamnya tertuang visi dan misi gubernur dan wakil gubernur," katanya.

Dikatakan, dengan adanya Perda maka akan menjadi legal. Namun menurut parpol pengusung bahwa hal itu sudah dibicarakan dengan tim transisi, sehingga hal itu disetujui oleh pihaknya.

Anggota Fraksi PKB DPRD NTT, Yohanes Rumat, S.E mengatakan, jika tim itu seperti tim ahli dan dibentuk oleh gubernur dan sesuai UU, maka akan dibebani semua gaji melalui APBD NTT.

Namun, apabila petunjuk teknis dan belum mengarah pada hal-hal yang berkonsekwensi dengan aggaran, maka perlu ada komunikasi dengan DPRD NTT.

"Kalau itu dibebani dalam APBD NTT, maka ada hal-hal yang perlu dipenuhi. Tetapi, prinsipnya, sebagai DPRD, saya sepakat, asalkan tidak menciderai aturan-aturan yang berlaku," kata Yohanes.

Dia berharap tim yang dibentuk itu bekerja secara baik, karena bisa menjadi media untuk mengkaji berbagi program unggulan gubernur.

"Kita berharap pembentukan tim ini sudah mengacu pada aturan-aturan sehingga nantinya tidak ada pertanyaan dari publik," katanya. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved