Berita Nasional Terkini

Hari Ini, Mantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung Hadapi Vonis Hakim

Terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung

Hari Ini, Mantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung Hadapi Vonis Hakim
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (31/5/2018). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, akan menghadapi sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini, Senin (24/9/2018).

Syafruddin sebelumnya dituntut 15 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Dalam pertimbangan, jaksa menilai perbuatan Syafruddin tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Baca: Viral, Video Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Tampar Suporter PSMS Medan

Syafruddin dinilai sebagai pelaku yang aktif dan melakukan peran besar dalam pelaksanan kejahatan.

Kemudian, menurut jaksa, perbuatan kejahatan yang dilakukan Syafruddin menunjukkan adanya derajat keahlian dan perencanaan lebih dulu. Selain itu, perbuatan Syafruddin menimbulkan kerugian negara cukup besar.

Baca: Lama Tak Sentuh Istri, Pria Ini Setubuhi Gadis Keterbelakangan Mental

Syafruddin juga tidak mau mengakui kesalahan dan tidak menyesal. Syafruddin dinilai merugikan negara sekitar Rp 4,58 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Menurut jaksa, perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004.

Jaksa menilai, Syafruddin selaku Kepala BPPN melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM).

Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham. Padahal, menurut jaksa, Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan (misrepresentasi) dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak, yang akan diserahkan kepada BPPN.

Perbuatan Syafruddin dinilai telah menghilangkan hak tagih negara terhadap Sjamsul Nursalim.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved