Berita NTT

Mantan Kades Bea Ngencung dari Manggarai Timur Divonis 2 Tahun Penjara

Mantan Kades Bea Ngencung, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, divonis dua tahun penjara oleh Hakim Tipikor Kupang

Mantan Kades Bea Ngencung dari Manggarai Timur Divonis 2 Tahun Penjara
pos kupang.com, tommy mbunga nulangi
Mantan Kepala Desa Bea Ngencung, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, Kornelis Jarsi, SS, saat tengah mengikuti siding di Pengadilan Tipikor Kupang, Senin (3/9/2018) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KUPANG-Mantan Kepala Desa Bea Ngencung, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, Kornelis Jarsi, SS divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Senin (3/9/2018) malam.

Kornelis divonis selama dua tahun karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Bea Ngencung, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2016.

Baca: Pasar Organik Bantu Masyarakat Dapatkan Pangan Lokal Segar dan Sehat

Dalam amar putusan tersebut, Ketua Majelis Hakim Syaiful Arif mengatakan, terdakwa Kornelis terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan atau turut serta melakukan secara bersama-sama memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Hal itu, kata Syaiful, sesuai dengan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum yakni pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantas tindak pidana korupsi.

“Menjatuhkan pidana korupsi kepada terdakwa Kornelis dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp. 50 Juta, dengan ketentuan apabila tidak membayar denda maka ditambah dengan pidana kurungan selama satu bulan,” tegas Syaiful.

Lanjut Syaiful, menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa Kornelis sebesar Rp. 213.886.087, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti selama satu bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama sembilan bulan,” tegas Syaiful.   

Selain itu kepada terdakwa, oleh Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk mengambil langkah hokum oleh penasehat hukum, dan oleh penasehat hukumnya menyatakan pikir-pikir.

Pada kesempata itu pula, Majelis hakim juga memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menempuh langkah hukum selanjutnya, dan oleh jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir.

Pembacaan sidang putusan tersebut disaksikan langsung oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan negeri Manggarai, Varian Jati Utomo, dan penasehat hukum terdakwa Elvianus Goo, S.H.

Pada sidang sebelumnya, kata Varian, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan primair pasal 2 junto pasal 18 UU Tipikor, dan dakwaan subsidair pasal 3 junto pasal 18 UU Tipikor.

Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya mengatakan kerugian yang ditimbulkan terdiri dari pengeluaran yang dipertanggungjawabkan, namun tidak dilaksanakan sebesar Rp. 45.409.500 dan pengeluaran yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya sebsar Rp. 168.476.587.

Jaksa penuntut umum, tambah Varian, dalam tuntutannya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun enam bulan penjara.

Berdasarkan Pantauan Pos Kupang di Pengadilan tipikor Kupang, siding yang digelar hingga malam itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Syaiful Arif, didampingi oleh dua hakim anggota masing-masing Ali Muhtarom dan Gustaf Marpaung. (*)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help