Kinerjanya Pernah Disorot Ahok-Djarot, Pejabat Ini Justru Ditunjuk Jadi Plt Kepala BPPBJ
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah mencopot tiga orang kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI
lihat foto
POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah mencopot tiga orang kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI, yakni Kepala Dinas Pendidikan Sopan Adrianto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Agustino Darmawan, serta Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Indrastuty Rosari Okita pada Jumat (8/6/2018).
Baca: Simak Pelepasan Siswa-siswi Kelas VI SDK Canossa, Begini Suasananya
Seiring kabar pencopotan tersebut, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Bowo Irianto ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Asisten Deputi Lingkungan Hidup menjadi Plt Kepala BPPBJ DKI. Adapun Blessmiyanda sebelumnya pernah menjabat Kepala BPPBJ DKI.
Anies tak membantah jika dirinya menunjuk Blessmiyanda sebagai Plt Kepala BPPBJ DKI. Meski demikian, Anies tak menjelaskan pertimbangannya memilih Blessmiyanda.
"Ya, coba nanti dilihat kinerjanya (Blessmiyanda)," ujar Anies di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (10/6/2018).
Anies mengatakan, semua pejabat yang menggantikan tiga posisi itu belum berstatus pejabat definitif. Nantinya, mereka akan menjalani serangkaian seleksi dari panitia seleksi sebagai pertimbangan dalam pelantikan menjadi pejabat definitif.
Kinerja Blessmiyanda Blessmiyanda merupakan salah satu pejabat yang kinerjanya pernah disorot mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Pada September 2015, Ahok pernah memuji Blessmiyanda sebagai salah satu assesor terbaik di Indonesia.
"Di Indonesia cuma ada 13 assesor pengadaan barang yang memiliki sertifikat. Salah satunya Pak Blessmiyanda," kata Ahok, Jumat (4/9/2015).
Pada Agustus 2016, Ahok kembali menyoroti kinerja Blessmiyanda dan BPPBJ terkait rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016.
Saat itu, Ahok menyebut kinerja BPPBJ belum optimal sehingga menyebabkan kegagalan lelang dan anggaran tidak terserap maksimal.
"Memang nih BPPBJ kami bermasalah total. Ada pengadaan yang total ngaco-nya, tetapi mereka halus mainnya, bertahap. Enggak apa-apa, kami voor (tahan) saja dulu," kata Ahok Selasa (9/8/2016). (*)
