Golkar NTT Nilai Gubernur NTT Belum Berhasil. Ini Alasannya

Laporan Reporter POS-KUPANG, COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Fraksi Partai Golkar DPRD NTT menilai Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya belum berhasil menuntaskan masalah Kawasan Industri (KI) Bolok.

Pasalnya, sampai saat ini, selain masalah hukum yang dihadapi, juga masalah rancangan peraturan daerah (Ranperda) soal KI Bolok yang ‎belum mendapat nomor registrasi dari pemerintah pusat.

‎Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD NTT, Drs. Gabriel Manek, M.Si saat rapat paripurna DPRD NTT di Ruang sidang utama DPRD NTT, Rabu (30/5/2018).‎

Baca: 1,75 Juta Anak NTT Jadi Sasaran Kampanye Imunisasi Campak dan Rubella. Mengapa Sebanyak Itu?

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD NTT terhadap nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 ini dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Alex Take Ofong didampingi Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dan dihadiri anggota DPRD NTT serta Pimpinan Organisasi ‎Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov NTT.

Menurut Manek, Fraksi Partai Golkar NTT ‎mencatat bahwa Gubernur NTT sampai saat ini, belum berhasil menuntaskan persoalan KI Bolok.

"Fraksi Partai Golkar menilai bahwa saudara gubernur NTT belum berhasil menuntaskan perangkat lunak penataan dan pengembangan KI Bolok. Alasannya, sampai saat ini ada dua Ranperda menyangkut KI Bolok yang belum mendapat nomor registrasi dari Biro Hukum Kemendagri," kata Manek.

Baca: Wabup Flotim Agus Boli Panen Perdana Bawang Merah Poktan Ago Tena Adonara

Dua Ranperda itu, yakni Ranperda tentang pengelolaan KI Bolok dan Ranperda tentang PT. KI Bolok.

Dia menjelaskan, dua ranperda itu merupakan ranperda terlama dalam proses evaluasinya di Kemendagri RI.

"Dengan ditetapkannya dua ranperda ini maka tentu iklim investasi akan semakin bergairan, termasuk pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat," katanya.

Mantan Bupati TTU ini mengatakan, selain meningkatkan investasi di NTT, juga bisa membuka lowongan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran.

Baca: VIDEO: Penangkapan Pelaku Ketiga Penculikan Anak Jaksa

Hal lain yang disoroti Fraksi Partai Golkar, yakni, k‎eberadaan PT.Flobamor tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan kinerja sejak beberapa tahun terakhir hingga sekarang.

Perusahan ini ibarat hidup enggan, mati tak hendak.

Dia mengatakan, Fraksi Partai Golkar. DPRD NTT mencatat bahwa keberadaan PT. Flobamor tidak menunjukkan perbaikan kinerja.

"Dalam kondisi, hidup enggan, mati tak hendak, justru PT.Flobamor melahirkan beberapa anak perusahaan yang membuat banyak pihak terhenyak.

Baca: Ini Harapan dan Permintaan Penggiat Kopi di Manggarai Raya