Ini Permintaan Komisi III DPRD Kota Kupang Saat Berkunjung ke Dinas PUPR

Komisi III DPRD Kota Kupang mengunjungi beberapa OPD, Kamis (24/5/2018).

Ini Permintaan Komisi III DPRD Kota Kupang Saat Berkunjung ke Dinas PUPR
POS-KUPANG.COM/YENI RACHMAWATI
Komisi III DPRD kota Kupang mengunjungi Dinas PUPR kota Kupang, Kamis (24/5/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Komisi III DPRD Kota Kupang mengunjungi beberapa OPD, Kamis (24/5/2018).

Kunjungan pertama yang dilakukan komisi III adalah mendatangi Dinas PUPR Kota Kupang ini dipimpin langsung Ketua Komisi III, Merry Salouw dan beberapa anggota komisi III yaitu Nitanel Pandie, Nikky Ully, Selly Tokan, El Salean dan Jhon G Seran.

Kunjungan komisi III DPRD Kota diterima oleh sekretaris Dinas PUPR, Devi Loak bersama Kabid Cipta Karya Vintor Maumbana dan para PPK dari tiga bidang tersebut.

Baca: Ebu Tho Sebut Gubernur Lebu Raya Sudah Berikan yang Terbaik Bagi NTT

Pada kunjungan ini, Komisi III DPRD Kota Kupang ingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk meningkatkan pengawasan secara rutin pada semua pekerjaan fisik baik itu jalan, jembatan dan gedung.

Jhon G Seran mengatakan, perlu adanya pengawasan secara rutin pada setiap pekerjaan fisik oleh konsultan pengawas, sehingga setiap pekerjaan yang dikerjakan benar-benar kualitasnya bagus.

"Banyak pekerjaan yang dilakukan tidak ada kaedah teknis, dimana untuk pekerjaan jalan perlu melihat pencampuran. Sebab ada jalan yang baru selesai dikerjakan sudah rusak. Karena ada rumor untuk pekejaan Penunjukan Langsung (PL) dikerjakan tidak berkualifikasi, sehingga untuk pekerjaan tahun ini perlu adanya pengawasan secara rutin," terangnya.

Komisi III berharap dengan uang yang cukup banyak digelontorkan untuk pekerjaan, maka hasilnya harus baik dan berkualitas. "Apa lagi kita tidak cukup dana pemeliharaan," tegasnya.

Hal lain juga disampaikan Nicky Ully, yang mengharapkan agar dalam pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilelang dan akan dilelang dapat mengakomodir pengusaha lokal.

"Kami mengharapkan pekerjaan ini tidak dapat juga diberikan kepada pengusaha lokal, guna dana ini tetap berputar di dalam Kota Kupang," ujarnya.

Selain itu, Nicky meminta agar dinas bisa lebih tegas. Jika ada orang yang datang meminta pekerjaan dengan membawa nama kepala daerah. Karena ada laporan yang sering didengar ada orang sering membawa nama kepala daerah untuk meminta pekerjaan.
Oleh karena itu, Nikky menegaskan, jika ada orang seperti itu dinas dapat segera menyampaikan ke Komisi untuk ditindaklanjuti. (*)

Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help