Aparat Desa di Malaka Dilarang Kolusi, Korupsi, Nepotisme dan Mengedarkan Narkoba

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka menggelar rapat konsultasi publik rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perangkat Desa.

Aparat Desa di Malaka Dilarang Kolusi, Korupsi, Nepotisme dan Mengedarkan Narkoba
POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS
Peserta rapat konsultasi publik Ranperda Tentang Perangkat Desa, Jumat (4/5/2018) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas

POS-KUPANG.COM | BETUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka menggelar rapat konsultasi publik rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perangkat Desa.

Rapat dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Malaka, Jumat (4/5/2018). Rapat dipandu Asisten I Setda Malaka, Zakarias Nahak, didampingi Kabag Hukum. Peserta rapat adalah para camat, kepala desa dan BPD se-Kabupaten Malaka.

Baca: Komisi II DPRD NTT Tuntaskan Ranperda Pengelolaan Pariwisata dan Perlindungan Wisatawan

Rapat konsultasi publik ini dilakukan untuk mendapat tanggapan dan masukan dari para pihak demi penyempurnaan ranperda.

Dalam ranperda ini mengatur tentang beberapa poin di antaranya perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayaan dan pelaksana teknis.

Baca: Sudah Seminggu, Padi Sawah Tadah Hujan di Oesao Rata Tanah. Diduga Ini Penyebabnya

Kemudian mengatur tentang sanksi-sanksi. Perangkat desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain atau golongan tertentu.

Dilarang menjadi pengedar/pengguna narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat.

Dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), menerima uang, barang dan atau jasa dari orang lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

Dilarang menjadi anggota/pengurus parpol, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. (*)

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help