Ternyata Bimtek KIM Bukan Hanya Dibutuhkan Desa dan Kelurahan
Masyarakat sama kedudukannya mengetahui transaksi elektronik yang bersifat timbal balik dari pemerintah ke masyarakat
Penulis: Eugenius Moa | Editor: Ferry Ndoen
lihat foto
Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Eginius Mo'a
POS-KUPANG.COM| MAUMERE - Bimbingan teknis (Bimtek) pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bukan hanya dibutuhkan oleh masyarakat desa dan kelurahan. Lembaga ini seharusnya terstruktur mulai dari kabupaten/kota.
"Ini wadah harus dibentuk dan terstruktur bukan hanya di desa dan kelurahan, tetapi juga di kabupaten/kota didukung jaringan yang berbasis elektronik," kata Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sikka, Aloysius A. G. Conterius, S.Sos, membuka Bimtek Pembentukan KIM 2018, Rabu (25/4/2018) di Gedung Sikka Convention Centre.
Menurut Conterius, pembentukan KIM untuk meneruskan informasi yang diperoleh dari pemerintah dibagikan kepada masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat. Kesiapan wadah ini juga ditentukan sumber daya manusia (SDM) pengelola. SDM harus disiapkan, sehingga bisa diimplementasikan sesuai harapan.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sikka, Drs. Chrispinus Angelo, KIM menyangkut keterbukaan informasi,tanggung jawab dan masyarakat ada di dalamnya.
"Masyarakat sama kedudukannya mengetahui transaksi elektronik yang bersifat timbal balik dari pemerintah ke masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah," kata Angelo
Dia mengatakan, masyarakat sebagai mitra pemerintah, karena itu itu harus ada kerja sama informasi pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya informasi dari masyarakat ke pemerintah.
Ketua Panitia Pelaksana, Yohanis Oriwis N.S. S.Sos, menjelaskan KIM dibentuk oleh masyarakat dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah
"Pemberdayaan KIM menjadi solusi alternatif menyadarkan arti penting berkelompok, bertukar informasi dan membuka peluang kemitraan dengankelompok lain," kata John.
Jhon menjelaskan, KIM sebagai mitra komunikasi pemerintah dan masyarakat juga berperan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Di setiap desa/kelurahan perlu dibentuk KIM sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan pemerintah atau sebaliknya.
"KIM dibentuk untuk menemukan masalah bersama mengenai diskusi anggota kelompok, mengenali cara pemecahan masalah, membuat keputusan bersama, melaksanakan keputusan dengan kerjasama dan mengembangkan jaringan inormasi untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan," kata Jhon.
Jhon menjelaskan Bimtek pembentukan KIM agar para kepala desa/lurah sekembalinya mengikuti Bimtek membentuk KIM di wilayahnya. (*)
Baca: Karyawan PDAM Kabupaten Kupang Gelar Aksi Protes. Ini Tuntutan Mereka
