DPRD Rekomedasikan Proyek Kantor Bupati Sikka Tahap II Ditunda

Laporan wartawan Pos-Kupang.Com, Rginius Mo'a

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Pembangunan gedung Kantor Bupati Sikka di Pulau Flores tahap pertama dengan multi years tidak tuntas ditambah devisit APBD 2018, memaksa tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sikka merekomendasikan penundaaan proyek pembangunan kantor bupati tahap dua senilai Rp 13 miliar.

Baca: Polres Manggarai Barat Tetapkan Tersangka Kasus 1,4 Ton Sopi, Tersangkanya Bukan Orang Manggarai

"Rapat Banggar tadi malam (Selasa, Red) merekomendasikan tunda proyek tahap dua Rp 13 miliar. Bangunan tahap pertama saja tidak tuntas, masih mau ngotot kerja tahap dua," kata Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Sikka, Donatus David, S.H, Rabu (18/4/2018) di DPRD Sikka.

Baca: LPPA Gelar Jambore Orang Muda di Malaka, Ini Tujuannya

Menurut David, dana proyek itu akan digunakan menutup devisit APBD 2018. Tak hanya soal defisit, kata David, kinerja pemerintah membangun kantor bupati tahap satu tidak maksimal.

"Kerja tahap satu saja tidak rampung. Kurang apa yang diberikan oleh DPRD? Kontrak multi years direkomendasikan oleh dewan," kata David.

Baca: Pelaku MB Jual BBM Jenis Pertalite untuk Kepentingan Pribadi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sikka, Tomy Lameng, dalam rapat Banggar DPRD dengan pemerintah hari Selasa siang mengatakan, proyek ini telah dilelang dan telah memasuki tahap pembuktian.

Namun anggota tim Banggar DPRD Sikka, seperti Gorgonius Nago Bapa, Philips Fransiskus, Alfridus Aeng, dan Stef Sumandi, mendesak pembatalan proyek tahap dua.

"Apa susahnya batalkan lelang yang sudah jalan. Kenapa tahun 2017, dana proyek lelang jalan lingkar luar dialihan dan dipecah-peceha ke jalan poros kecemataan dibatalkan. Kenapa proyek kantor buparti tidak bisa," imbuh Us, sapaan Gorgonius Nago Bapa.

Us menegaskan, masih ada urusan dan kepentingan masyarakat yang jauh lebih urgen dari membangun proyek kantor bupati tahap dua. (*)