Begini Sikap Bupati Sunur Ketika Mendengar Ada Oknum yang Minta Jangan Intervensi ADD

Bupati Lembata, marah ketika mendengar ada oknum tertentu yang meminta dirinya untuk tidak mengintervensi penggunaan alokasi dana desa (ADD)

Begini Sikap Bupati Sunur Ketika Mendengar Ada Oknum yang Minta Jangan Intervensi ADD
POS-KUPANG.COM/FRANS KROWIN
Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur 

Laporan Wartawan Pos-Kupang.Com, Frans Krowin

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, sangat marah ketika mendengar ada oknum tertentu yang meminta dirinya untuk tidak mengintervensi penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah pusat.

Ungkapan kemarahan Bupati Sunur itu mengemuka saat memimpin rapat bersama seluruh pamong praja se-Kabupaten Lembata, di Hotel Palm Indah, Lewoleba, Senin (16/4/2018).

Baca: Wakil Bupati Lembata Tegur Oknum Kepala Dinas, Ini Penyebanya

Dia mengatakan, dirinya telah mendengar bahwa ada pihak yang mengompori masyarakat supaya memintanya jangan mengintervensi penggunaan dana desa.

Oknum itu juga menyebutkan, dana ADD itu telah dikucurkan kepada pemerintah desa, sehingga penggunaannya sangat tergantung kemauan pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Baca: Di BRI Cabang Kupang, KUR TKI Belum Terealisasi

Selain isu tersebut, lanjut dia, ada juga oknum yang cenderung menghalang-halangi penggunaan dana desa yang diselaraskan dengan visi misi bupati dan wakil bupati Lembata. Sikap oknum itu mengindikasikan oknum tersebut tak memahami hakikat pengucuran dana tersebut.

"Dana itu dikucurkan pemerintah pusat untuk membantu pelaksanaan pembangunan dari daerah pinggiran. Lantaran desa-desa berada dalam wilayah kabupaten, maka wajib hukumnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan disesuaikan dengan visi misi pemerintah," ujarnya.

Kalau ada kepala desa (kades) yang masih berseberangan dengan pemerintah maka kades bersangkutan sebaiknya menyadari kekhilafannya. Karena kepala desa harus seiring sejalan dengan bupati dan wakil bupati, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan lebih terarah.

Dia juga meminta para kepala desa agar melaporkan kepadanya bila ada oknum pendamping dana desa yang mengotori cara berpikir masyarakat dan kepala desa soal pemanfaatan dana tersebut. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help