Pupuk Subsidi Langka, Petani Desa Paan Leleng Datangi Kantor Bupati Matim
Mereka membawa spanduk bertuliskan, Pemda Matim segera bagikan pupuk subsidi secara gratis.
Penulis: Aris Ninu | Editor: Agustinus Sape
lihat foto
Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Aris Ninu
POS-KUPANG.COM | BORONG - Kelangkaan pupuk subdisi di Kabupaten Manggarai Timur (Matim) pada musim tanam membuat puluhan petani Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, mendatangi Kantor Bupati Matim di Lehong Borong, Kamis (11/1/2018) pagi.
Para petani mengaku sejak tahun 2014 kelangkaan pupuk subsidi sungguh meresahkan dan menyulitkan petani saat mau membeli pupuk pada musim tanam setiap tahun.
Petani yang datang bersama Serikat Rakyat Miskin Indonesia/SRMI Eks, LMND, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak) melakukan orasi di depan Kantor Bupati Matim terkait kelangkaan pupuk subsidi.
Pantauan Pos Kupang, di Kantor Bupati Matim, Kamis (11/1/2018) pagi, bertindak sebagai koordinator lapangan, Firman Jaya dan koordinator umum Melkianus Guka.
Para petani menggunakan dump truk menuju Kantor Bupati di Lehong. Mereka membawa spanduk bertuliskan, Pemda Matim segera bagikan pupuk subsidi secara gratis.
Para petani melakukan orasi di depan Kantor Bupati Matim.
Setelah itu, ada tiga orang perwakilan bertemu Bupati Matim di ruang kerjanya.
Setelah bertemu Bupati Maitm, para petani mendatangi Kantor DPRD Matim dan melakukan orasi.
Di Kantor DPRD Matim semua anggota DPRD tidak ada di kantor sehingga pengunjuk rasa langsung membubarkan diri.
Melkianus Guka, dalam orasinya, mengatakan, persoalan yang mendesak di Desa Paan Leleng adalah permasalahan pupuk subsidi.
Maka dari itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mendistribusikan pupuk secara gratis.
“Petani sejak tahun 2014 tidak mendapat pupuk subsidi. Selain itu, masalah pupuk ada pembangunan irigasi yang sarat unsur nepotisme. Kami meminta Inspektorat bergerak untuk menangani permasalahan yang terjadi.“
“Bukan saja itu, ada persoalan jalan di Desa Paan Leleng yang belum diperhatikan dan masalah listrik serta program perumahan rakyat,” ujar Melkianus.
Ia menegaskan, semua kewenangan ada pada pemerintah daerah jangan hanya digunakan untuk pribadi saja karena masyarakat sudah sangat menderita.
