Paul Liyanto Sebut Ada 6.000 TKI Ilegal Asal NTT di Malaysia
"Ibu Grace ini bekerja membantu TKI yang ada di Malaysia dan yang diurus adalah TKI ilegal yang jumlahnya sekitar 6.000 orang," jelas Paul Liyanto.
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Alfons Nedabang
lihat foto
Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal NTT, Ir. Abraham Paul Liyanto mengungkapkan, saat ini ada sekitar 6.000 TKI ilegal asal NTT bekerja di Malaysia.
"Jumlah itu termasuk yang sudah lama bekerja dan beranak cucu di Malaysia," kata Paul Liyanto seusai melakukan pertemuan dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTT, Jumat (3/11/2017).
Pertemuan Paul Liyanto dengan Nakertrans membahas masalah TKI ilegal di Malaysia.
Baca: Ya Ampun! Ada yang Aneh di Wajah Mahasiswi UNIMOR yang Meninggal di Kamar Kos. Bikin Merinding!
Hadir dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Nakertrans NTT, Drs. Bruno Kupok dan jajaran. Turut hadir pemerhati TKI ilegal di Malaysia, Grace Li, Heru dan Ina.
Menurut Liyanto, secara keseluruhan ada sekitar 200.000 TKI ilegal asal Indonesia di Malaysia.
"Ibu Grace ini bekerja membantu TKI yang ada di Malaysia dan yang diurus adalah TKI ilegal yang jumlahnya sekitar 6.000 orang," jelas Paul Liyanto.
Baca: Wilayah NTT Mengalami Curah Hujan Rendah Hingga Sedang
Grace Li bekerja seperti relawan dan juga penginjil yang membantu para TKI ilegal yang bermasalah di Malaysia, seperti sakit serta masalah lainnya.
"Sesuai keterangan ibu Grace dirinya sempat membatu sekitar 380 orang ibu yang melahirkan di Malaysia. Ini sudah satu kampung dan ini harus jadi perhatian pemerintah Indonesia dan NTT," katanya.
Paul Liyanti mengungkapkan dia sudah dua kali bertemu dengan senator dan duta besar di Malaysia untuk membahas persoalan TKI ilegal.
Baca: Uang Tidak Ada, Ambulance Puskesmas Dampek Parkir
Dia mendesak pemerintah Malaysia memberi teguran keras kepada majikan yang menerima TKI ilegal.
"Kalau kita disini tindak tegas majikan yang ilegal atau perekrut ilegal, maka kita juga minta pemerintah Malaysia juga harus tindak tegas," tandas Paul Liyanto.(*)
